TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Hariadi Kartodihardjo, mengibaratkan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK mirip modus korupsi.

Dia mengatakan dalam praktek korupsi, biasanya upaya memenangkan tender untuk suatu perusahaan tertentu dilakukan dengan cara membuat syarat agar semua perusahaan lain tidak bisa memenuhinya.

“Korupsi model seperti itu kin diterapkan untuk menggusur pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan,” kata Hariadi lewat keterangan tertulis, Sabtu, 8 mei 2021.

Melihat model tes pegawai KPK itu, Hariadi mengkhawatirkan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dia mengatakan ketika sistem nilai tidak benar-benar dijaga, maka pasal-pasal antikorupsi dapat membunuh gerakan antikorupsi itu sendiri.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto mempertanyakan parameter yang digunakan dalam TWK pegawai KPK. Dia meragukan bahwa tes itu bisa menunjukkan kesetiaan pegawai KPK pada negara. “Apakah bisa mengukur esensi rasa kebangsaan seseorang dengan tes dalam hitungan jam” ujarnya.

Dia mengatakan esensi rasa kebangsaan harusnya diukur lewat sejumlah aktivitas dalam periode yang panjang. Misalnya, kata dia, bagaimana si pegawai mendedikasikan dirinya terhadap pekerjaan; dan cara pegawai memilih pilihan ideologis terkait kecintaan terhadap Tanah Air.

“Tes kebangsaan yang dilakukan kepada pegawai KPK terlalu menyederhanakan persoalan,” kata dia.