Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Medan Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

WP KPK Konsolidasi Respons Penonaktifan 75 Pegawai tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

  • Oleh ANTARA
  • 12 Mei 2021 - 05:00 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) akan melakukan konsolidasi merespons diterbitkannya Surat Keputusan (SK) penonaktifan 75 pegawai yang tidak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Pegawai KPK tentu akan melakukan konsolidasi untuk langkah yang akan kami ambil berikutnya," kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Yudi juga diketahui salah satu pegawai yang tidak lolos TWK.

Ia pun merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satunya terkait dengan alih status pegawai KPK menjadi ASN.

"Karena bagi kami putusan MK sudah jelas bahwa peralihan status tidak merugikan pegawai dan amanat revisi UU KPK hanya alih status saja dari pegawai KPK jadi ASN dan Ketua KPK harus mematuhi itu," tutur Yudi.

Lebih lanjut, ia pun membenarkan SK tersebut sudah diterima oleh sebagian besar pegawai yang tidak lolos TWK.

"Diminta dalam SK itu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya kepada atasan langsungnya. Ini artinya, penyelidik dan penyidik yang TMS (tidak memenuhi syarat), misalnya, tidak bisa lagi melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dan harus menyerahkan perkaranya kepada atasannya," ucap Yudi.

Sebelumnya, 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK sebagai syarat menjadi ASN resmi dinonaktifkan berdasarkan SK Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 yang diterima di Jakarta, Selasa.

SK tertanggal 7 Mei 2021 itu ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri. Sedangkan untuk salinan yang sah ditandatangani Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

SK tersebut menetapkan keputusan Pimpinan KPK tentang hasil asesmen TWK yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Berita Terbaru

Kemenag Kapuas Rapat Persiapan Bimbingan Manasik Haji

Kemenag Kapuas Rapat Persiapan Bimbingan Manasik Haji

  • 18 April 2024 - 11:10 WIB
Peringatan Tsunami Keluar usai Serangkaian Erupsi di Gunung Ruang

Peringatan Tsunami Keluar usai Serangkaian Erupsi di Gunung Ruang

  • 18 April 2024 - 11:00 WIB
Nadal Terhenti pada Babak Kedua Barcelona Open

Nadal Terhenti pada Babak Kedua Barcelona Open

  • 18 April 2024 - 10:45 WIB
Israel Akui Ribuan Tentaranya Terluka dan Alami Gangguan Psikologis

Israel Akui Ribuan Tentaranya Terluka dan Alami Gangguan Psikologis

  • 18 April 2024 - 10:30 WIB
Klasemen Liga 1: Persib Bandung Kunci Satu Tempat Championship Series

Klasemen Liga 1: Persib Bandung Kunci Satu Tempat Championship Series

  • 18 April 2024 - 10:15 WIB
Kapten JPE Nilai Pemain Asing Jadi Faktor Penting di Proliga 2024

Kapten JPE Nilai Pemain Asing Jadi Faktor Penting di Proliga 2024

  • 18 April 2024 - 10:00 WIB
Empat Tim yang Melaju ke Semifinal Liga Champions

Empat Tim yang Melaju ke Semifinal Liga Champions

  • 18 April 2024 - 09:40 WIB
Arteta Ingin Arsenal Belajar dari Kekalahan dan Bangkit

Arteta Ingin Arsenal Belajar dari Kekalahan dan Bangkit

  • 18 April 2024 - 09:20 WIB
Menpora Sasar Diplomasi agar Atlet Voli Bermain di Eropa-Timur Tengah

Menpora Sasar Diplomasi agar Atlet Voli Bermain di Eropa-Timur Tengah

  • 18 April 2024 - 09:00 WIB
Menlu Temui Wapres Laporkan Konsistensi Indonesia Dukung Palestina

Menlu Temui Wapres Laporkan Konsistensi Indonesia Dukung Palestina

  • 18 April 2024 - 08:40 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri