Dalam waktu 14 hari para penggugat dan tergugat mempunyai ruang untuk membangun komunikasi dalam menyikapi keputusan hakim PTUN Palangka Raya tersebut. 

"Apalagi perkara ini ibaratnya menyangkut antara anak dan bapak jelas tidak sulit menjalin komunikasinya, hanya bagaimana para pihak untuk membuka pintu adanya ruang komunikasi," harapnya.

Perkara ini, kata dia, memang dilatarbelakangi Pilkada 2020 lalu yang kebetulan pada saat itu banyak ASN mendaftar sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur periode 2021 - 2024 melalui Partai Politik, termasuk Sanggul Lumban Gaol dalam hal ini sebagai penggugat.

Namun kemudian Sanggul Lumban Gaol yang telah terdaftar di Partai Politik tereliminasi atau gugur sebagai bakal calon. Karena yang bersangkutan belum mundur sebagai ASN.

"Memang kita sadari faktanya antara yang menyangkut perundang-undangan tentang pilkada dengan ketentuan yang menyangkut tata cara ASN khususnya yang ingin mencalon jadi kepala daerah maupun peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai negeri masih tidak sinkron. Tidak jelas (kabur) atau bersifat subjektif sehingga susah di lapangan menerapkannya," tegasnya.

Gumarang menambahkan, sebagaimana contoh ASN tidak boleh ikut politik praktis, tetapi ASN boleh mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah di partai politik, dengan sendiri sebagai bakal calon yang terdaftar di partai politik tidak bisa menghindar. Karena di antaranya wajib mengikuti segala kegiatan partai politik, bahkan misalnya menandatangani segala bentuk pernyataan untuk kepentingan partai politik.

“Jelas hal ini muatan politik atau melakukan politik praktis belum lagi urusan sosialisasi dengan membawa atribut partai politik ke masyarakat. Jadi ini tak bisa kita dustakan adanya perbuatan politik praktis,” tegasnya.

Dia mengatakan, permasalahan itu dilatar-belakangi peraturan perundang-undangan yang menyangkut ASN diperkenankan boleh mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah namun tidak sinkron dengan aturan lainnya.

Sehingga membuat kegaduhan seperti perkara Sanggul Lumban Gaol yang sampai kasus ke PTUN Palangka Raya tersebut.

Dia menyarankan kepada Pemerintah dan DPR untuk melakukan kajian kembali berupa perbaikan atau revisi terhadap peraturan dan perundang undangan yang menyangkut aturan bagi ASN untuk ikut politik praktis.

“Kita berharap peraturan dan perundang-undangan menjadi jelas, tegas, objektif, dan menjamin adanya kepastian hukum,” pungkasnya. (NACO/B-11)