Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Bintan Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Bupati Barito Utara Mediasi PT BEK dengan Masyarakat Soal Lahan Tambang

  • Oleh ANTARA
  • 18 Mei 2021 - 09:00 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh - Bupati Barito Utara H Nadalsyah menghadiri mediasi terkait belum tuntasnya tali asih lahan tambang batu PT Bharinto Ekatama (BEK) dengan masyarakat pemilik lahan di wilayah Desa Benangin I, Benangin II, dan Benangin V Kecamatan Teweh Timur.

Atas nama masyarakat Barito Utara agar kiranya tali asih yang diberikan dapat sesuai dengan yang diinginkan masyarakat Desa Benangin, kata Nadalsyah di kantor bupati setempat di Muara Teweh, Senin (17/5).

"Saya mohon kepada perusahaan agar dalam meeting (pertemuan) manajemen nantinya, permohonan ini dapat disampaikan," kata Nadalsyah pada mediasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Barito Utara H Jainal Abidin itu.

Mediasi yang juga dihadiri Kapolres AKBP Dodo Hendro Kusuma, Dandim 1013 Muara Teweh Letkol Kav Rinaldi Irawan, manajemen PT BEK dan aparatur di wilayah Kecamatan Teweh Timur.

Bupati setelah mendengar duduk persoalan yang terjadi menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara mendukung investasi baik oleh PT BEK maupun perusahaan lainnya.

Diharapkan juga agar mediasi dapat mencapai keputusan, dengan tetap mengedepankan musyawarah mufakat.

"Saya pasti akan membela masyarakat saya, mengalahlah kepada masyarakat saya," tegas Nadalsyah.

Pada pertemuan itu Nadalsyah menyatakan dirinya dulu pernah bekerja sebagai karyawan perusahaan sampai dengan pucuk pimpinan perusahaan.

"Jadi saya tahu betul perihal hubungan dengan masyarakat," katanya.

Dalam mediasi dihasilkan keputusan yakni perlu dilakukan update kepemilikan lahan, memohon agar PT BEK memberikan tali asih sebesar Rp60 juta per hektare dan memberikan kesempatan kepada manajemen PT BEK membahas permasalahan ini secepatnya dengan harapan permohonan bupati dapat dikabulkan.

Kendati masih belum menemukan titik penyelesaian, namun Bupati Nadalsyah sempat memohon kepada pihak perusahaan agar persoalan ganti rugi lahan dapat disesuaikan harga yang di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Berita Terbaru