5 WNA Pemalsu Dokumen Keimigrasian Ditangkap

Oleh ANTARA
22 Mei 2021 - 20:21 WIB

BORNEONEWS, Karawang - Kantor Imigrasi Kelas I Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Karawang bersama Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat (Jabar) menangkap lima warga negara asing (WNA) asal India, karena memalsukan dokumen keimigrasian.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, Heru Tjondro menyatakan pengungkapan praktik pemalsuan penerbitan visa, izin tinggal dan cap keimigrasian itu, berawal dari pengembangan kasus overstay yang dilakukan oleh CSP.

“Sebelumnya dilakukan pengawasan lapangan dengan mendatangi tempat tinggal CSP di Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Selain melakukan pengawasan, kami meminta keterangan terhadap CSP terkait permasalahan biaya beban akibat izin tinggal yang telah habis masa berlakunya,” katanya, Sabtu 22 Mei 2021.

Saat melakukan pemeriksaan, petugas mencurigai adanya orang asing lainnya yang berada di kediaman CSP. Kemudian dilakukan pengecekan hingga akhirnya ditemukan ada lima orang WNA asal India lainnya di lokasi.

“Empat orang WNA asal India berinisial SS, KS, GS, dan RS tidak bisa menunjukkan dokumen perjalanan. Sementara itu, satu orang WNA lainnya berinisial DS dapat menunjukkan paspornya, tapi masa berlaku izin tinggalnya telah habis sejak 25 Maret 2020," katanya pula.

Petugas membawa keenam WNA asal India tersebut ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Hasil penyelidikan ditemukan fakta bahwa WNA berinisial CSP diduga telah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian, dibuktikan dengan ditemukannya sejumlah barang bukti berupa cap, blangko visa, izin tinggal serta stiker izin masuk kembali yang diduga palsu di dalam rumahnya di Telukjambe Timur, Karawang.

“Berdasarkan hasil penggeledahan yang kami lakukan di kediaman CSP, ditemukan sejumlah dokumen keimigrasian yang diduga palsu. Selanjutnya, kami melakukan penyitaan terhadap seluruh barang bukti yang ada,” kata dia lagi.

Dari hasil uji laboratorium forensik serta konfirmasi yang telah dilakukan ke berbagai instansi terkait, ditemukan fakta bahwa seluruh dokumen tersebut diduga palsu.

Hasil penyelidikan, CSP terbukti telah memenuhi unsur kualifikasi delik sebagaimana Pasal 121 huruf a, Pasal 128 huruf a dan b serta Pasal 130 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Ancamannya pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta. Sedangkan untuk WNA asal India lainnya berinisial KS, SS, GS, dan RS terbukti memenuhi unsur delik Pasal 116 jo Pasal 71 huruf b UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sementara WNA berinisial DS dikenakan Pasal 78 ayat 3 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan sanksi berupa pendeportasian dari wilayah Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang Winarko menyebutkan penangkapan WNA asal India berinisial CSP beserta keempat WNA lainnya adalah hasil dari kegiatan pengawasan keimigrasian di masa pandemi COVID-19.

“Setiap hari kami mendatangi sejumlah lokasi yang disinyalir terdapat WNA yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian," katanya.

Ia mengimbau agar masyarakat berperan aktif dalam melaporkan, apabila terdapat WNA yang diduga bermasalah atau melakukan pelanggaran keimigrasian di sekitar lingkungan tempat tinggal.

ANTARA

TAGS:

#WNA #Keimigrasian

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pemkab Seruyan Gelar Diskusi Bahas Hal Ini

21 Maret 2023 - 21:11 WIB

Diskusi dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Seruyan Adhian Noor mewakili Bupati Seruyan serta dihadiri perangkat daerah terkait dan stakeholder lainnya.

OJK Minta Masyarakat Cerdas Akses Pinjaman Daring

21 Maret 2023 - 21:00 WIB

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Bali dan Nusa Tenggara meminta masyarakat untuk cerdas saat mengakses pinjaman daring (pinjamanonline/pinjol) menjelang hari besar keagamaan.

Legislator Kalteng ini Minta Kades Kelola Dana Desa Secara Optimal

21 Maret 2023 - 20:50 WIB

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Rusita Irma meminta kepada seluruh kepala desa (Kades) di Bumi Tambun Bungai bisa mengelola dana desa secara optimal.

BPK Jelaskan Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Meski Raih Opini WTP

21 Maret 2023 - 20:40 WIB

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjelaskan penyebab adanya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meskipun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Wakil Ketua I DPRD Kapuas Apresiasi Pelaksanaan Pawai Budaya

21 Maret 2023 - 20:30 WIB

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas, Yohanes, mengapresiasi pelaksanaan Pawai Budaya dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-217 Kota Kuala Kapuas dan HUT ke-72 Pemkab Kapuas.

Rakor Reforma Agraria Diharapkan Dapat Inventarisir Masalah Pertanahan

21 Maret 2023 - 20:20 WIB

Kepala Dinas PerumahanKawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kalteng Erlin Hardi berharap Rakor Reforma Agraria dapat menjadi ajang inventarisasi masalah pertanahan.

Pemprov Kalteng Kejar 30 Persen Hak Pengelolaan Lahan

21 Maret 2023 - 20:10 WIB

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung menyampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng sedang mengejar 30 persen Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Babinsa Gagalkan Peredaran Ganja Dapat Penghargaan dari Kasad

21 Maret 2023 - 20:00 WIB

Serka Sunardi yang bertugas sebagai Babinsa Koramil 0621-01 Cibinong Kodim 0621/Bogor mendapat penghargaan dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman atas aksi heroik menggagalkan peredaran narkoba ganja kering sebesar 6,5 kilogram.

Ketua DPW PKS Kalteng Apresiasi Mahasiswa UMPR Mau Belajar Politik

21 Maret 2023 - 19:50 WIB

Ketua DPW PKS Provinsi Kalteng Sirajul Rahman mengatakan, pihaknya mengapresiasi adanya kegiatan belajar politik yang digagas oleh Fisipol Universitas Muhammadiyah Palangka Raya tersebut.

KLHK Berkomitmen Hijaukan Indonesia Melalui Pemulihan Hutan dan Lahan

21 Maret 2023 - 19:40 WIB

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkomitmen menghijaukan wilayah Indonesia melalui aktivitas penanam pohon sebagai upaya untuk memulihkan tutupan hutan dan lahan.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Bolmong Timur Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia