Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Blitar Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pendataan Keluarga Daerah Pesisir Pulpis Terkendala Jaringan

  • Oleh Asprianta
  • 20 Mei 2021 - 23:05 WIB

BORNEONEWS, Pulang Pisau – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) setempat mengaku mengalami kendala dalam melakukan pendataan keluarga terutama di pesisir Bumi Handep Hapakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pulang Pisau dr Bawa Budiharja melalui Sekertaris Ma’ruf Kurkhi, saat dibincangi Rekan media, Kamis (20/05/2021).

"Salah satu kendala yang dihadapi dalam pendataan keluarga Tahun 2021 ini, adalah jaringan sinyal dari operator seluler yang belum menjangkau wilayah pesisir," ucal Ma'aruf saat dibincangi diruangannya.

Ia menjelaskan pendataan keluarga ditarget sebanyak 35.080 Kepala Keluarga (KK) dari 95 desa dan 4 kelurahan yang ada di Pulpis.

Pendataan keluarga dibagi menjadi dua metode. Yakni dengan menggunakan metode smartphone dengan target sebanyak 21.048 KK dan metode mengunakan formulir sebanyak 14.032 KK.

Pendataan keluarga ini, lanjut Ma’ruf Kurkhi, merupakan program nasional yang semestinya rampung pada tanggal 31 Mei 2021. Namun, dalam pelaksanaanya masih menemui kendala seperti akses sinyal jaringan operator yang belum menjangkau wilayah pesisir.

"Dua kecamatan tersebut yakni Kecamatan Sebangau Kuala meliputi Desa Sei Bakau dan Desa Hambawang. Kecamatan Kahayan Kuala meliputi Desa Cemantan dan Desa Kiapak yang masih kesulitan kita data," ungkapnya.

Ma’ruf Kurkhi mengatakan, terkait dengan capain pendataan keluarga di awal bulan Mei 2021 dengan metode smartphone dengan target capaian sebanyak 21.048 KK telah terakses sebanyak 4.210 KK atau 21 persen.

Pendataan dengan menggunakan metode formulir, dari target sebanyak 14.032 KK telah terakses sebanyak 10.367 KK atau sekitar 74 persen," ucapnya.

Lanjut dikatakannya untuk mencapai beberapa desa di daerah pesisir diperlukan pembiayaan yang besar, dan tidak sebanding dengan jumlah keluarga relatif kecil untuk didata, sehingga pelaksanaan pendataan masih menunggu waktu yang tepat bersama-sama dengan lintas sektor.

Berita Terbaru