Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Buru Selatan Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Lebih dari 125.000 Guru Myanmar Diskors Karena Menentang Kudeta

  • Oleh ANTARA
  • 23 Mei 2021 - 13:20 WIB

BORNEONEWS, Yangon - Lebih dari 125.000 guru sekolah di Myanmar telah diskors oleh otoritas militer karena bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil untuk menentang kudeta militer pada Februari, kata seorang pejabat Federasi Guru Myanmar.

Pemberlakuan skors itu telah terjadi beberapa hari sebelum dimulainya tahun ajaran baru, yang diboikot oleh beberapa guru dan orang tua sebagai bagian dari kampanye yang telah melumpuhkan negara itu sejak kudeta mempersingkat satu dekade reformasi demokrasi.

Sebanyak 125.900 guru sekolah telah diskors hingga Sabtu, kata pejabat federasi guru, yang menolak menyebutkan namanya karena takut akan pembalasan. Dia sudah ada dalam daftar buronan junta dengan tuduhan menghasut ketidakpuasan.

Myanmar memiliki 430.000 guru sekolah menurut data terbaru, dari dua tahun lalu.

"Ini hanya pernyataan untuk mengancam orang agar kembali bekerja. Jika mereka benar-benar memecat orang sebanyak ini, seluruh sistem akan berhenti," kata pejabat yang juga seorang guru itu. Dia mengatakan dia telah diberitahu bahwa tuduhan yang dia hadapi akan dibatalkan jika dia kembali.

Reuters tidak dapat menghubungi juru bicara junta atau kementerian pendidikan untuk memberikan komentar. Surat kabar Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah meminta para guru dan siswa untuk kembali ke sekolah untuk memulai kembali sistem pendidikan.

Gangguan di sekolah itu bergaung bahwa di sektor kesehatan dan di seluruh pemerintahan dan bisnis swasta sejak negara Asia Tenggara itu dilanda kekacauan oleh kudeta dan penangkapan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

Sekitar 19.500 staf universitas juga telah diskors, menurut kelompok guru.

Orang tua minta anak tinggal di rumah
Pendaftaran dimulai minggu depan untuk masa sekolah yang dimulai pada Juni, tetapi beberapa orang tua mengatakan mereka juga berencana untuk tidak menyekolahkan anak-anak mereka.

"Saya tidak akan mendaftarkan putri saya karena saya tidak ingin memberikan pendidikannya dari kediktatoran militer. Saya juga mengkhawatirkan keselamatannya," kata Myint, 42 tahun, yang putrinya berusia 14 tahun.

Berita Terbaru