Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. OKU Selatan Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

DPRD Barito Timur Bahas Distribusi Pupuk Bersubsidi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

  • Oleh Agustinus Bole Malo
  • 24 Mei 2021 - 19:45 WIB

BORNEONEWS, Tamiang Layang - DPRD Barito Timur menggelar rapat kerja bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Senin, 24 Mei 2024. Rapat kerja dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barito Timur, Ariantho S Muler dan diikuti anggota DPRD, Staf Ahli Fraksi, Tim Ahli DPRD, Asisten II Sekda, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian.

Ariantho menjelaskan, rapat kerja tersebut berkaitan dengan permasalahan distribusi pupuk bersubsidi dan kartu tani bagi petani di Barito Timur.

"Kemudian, tadi hal lain yang menjadi tambahan yaitu kami menyampaikan keluhan-keluhan petani dari hasil reses perorangan anggota DPRD," kata Ariantho.

Dari beberapa permasalahan tersebut, DPRD mencoba bersama-sama secara kelembagaan untuk membantu eksekutif dalam mengupayakan ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah Barito Timur.

"Tadi dalam rapat DPRD sepakat dengan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu memberdayakan BUMDes untuk menjadi supplier pupuk bersubsidi ke petani," ucapnya.

Ariantho menambahkan, untuk memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi, DPRD berencana mengadakan rapat banmus, untuk mengagendakan koordinasi bersama PT Pupuk Indonesia yang menjadi distributor pupuk bersubsidi.

"Yang ketiga berkaitan dengan kartu tani, saat ini yang masuk dalam RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok tani) berjumlah 5.000 orang. Sedangkan yang sudah tersalurkan baru sekitar 2.000 kartu, kami menemukan bahwa kendala belum tersalurnya 3.000 kartu tani ini ada pada pihak penyalur dalam hal ini BRI, jadi nanti kami juga akan mengadakan rapat koordinasi dengan BRI untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi dalam mendistribusikan kartu tani," imbuhnya.

Selain itu, kata Arianto, ada juga petani yang belum terdaftar dalam RDKK sehingga tidak mendapatkan kartu tani, hal ini disebabkan karena kekurangan data yang dimasukkan oleh petani.

"Karena itu tadi DPRD merekomendasikan dinas pertanian dan ketahanan pangan melalui penyuluh agar memberikan sosialisasi kepada kelompok tani apa saja prosedur penerbitan kartu tani maupun manfaatnya, sehingga kelompok-kelompok tani dapat segera mengumpulkan data untuk dimasukkan dalam RDKK agar mereka dapat menerima kartu tani," kata Ariantho. (BOLE MALO/B-11)

Berita Terbaru