Digul menambahkan, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah dicairkan. Hal itu juga dikuatkan hasil pemeriksaan tim ahli teknik bangunan bahwa benar bangunan-bangunan yang dibangun dengan menggunakan DD Hanjak ditemukan adanya selisih volume.

“Setelah diaudit BPKP Kalteng ditemukan kerugian negara Rp 200 juta lebih,” jelasnya.

Selanjutnya, tutur Digul, atas perbuatan tersangka T, yang bersangkutan ditetapkan tersangka. Untuk berkas perkara, dilakukan pelimpahan tahap I ke Kejaksaan Negeri Pulang Pisau pada hari ini Senin, 31 Mei 2021.

Dalam kasus ini, tersangka akan dikenakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Digul melanjutkan, ancaman hukumannya dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Sedangkan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- dan paling banyak Rp 1.000.000.000,-.

“Atau dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,- dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- dan paling banyak Rp 250.000.000,00," tandasnya. (DENNY/B-7)