BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerapkan sejumlah langkah strategis untuk membantu daerah dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri Yusharto Huntoyungo, di Jakarta, Selasa, menjelaskan langkah itu dimulai dari regulasi hingga bantuan mematuhi protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkades.

“Beberapa langkah strategis tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Pilkades Serentak 2021 yang aman dan bebas klaster baru penyebaran COVID-19,” kata Yusharto.

Yusharto menjelaskan sejumlah langkah strategis yang dilakukan Kemendagri, misalnya di bidang regulasi, Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades.

Salah satu poin penting dalam aturan itu, yakni terkait dengan penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan, katanya.

Regulasi ini kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 141/6698/SJ tentang Jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pilkades Serentak pada era pandemi COVID-19. Aturan yang ditandatangani 10 Desember 2020 itu mengatur batas maksimum kapasitas setiap TPS sebanyak 500 pemilih.

Hal itu, kata dia, untuk menghindari kerumunan sehingga potensi penularan dapat dihindari. Pembatasan tersebut membuat para petugas tak terlalu banyak menguras energi dan lebih menghemat waktu pelaksanaan.