Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Serdang Bedagai Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

250 Hektare Lahan Usaha II Transmigrasi Lagan Diduga Dikuasai Perusahaan

  • Oleh Agustinus Bole Malo
  • 12 Juni 2021 - 19:30 WIB

BORNEONEWS, Tamiang Layang - Kepala Desa Lagan Kabupaten Barito Timur, Frans Singal menduga 250 hektare lahan usaha II yang menjadi hak 250 kepala keluarga transmigran di desa yang dipimpinnya, dikuasai oleh perusahaan perkebunan sawit dan pertambangan batubara.

Dugaan tersebut disampaikan Frans, saat menggelar pertemuan antara warga transmigran dan anggota DPRD Barito Timur dari daerah pemilihan II, Roma Analta, dia balai pertemuan desa setempat, Sabtu, 12 Juni 2021.

"Saya memperkirakan lahan milik warga tersebut 70 persen masuk HGU (Hak Guna Usaha) perusahaan perkebunan sawit dan 30 persen masuk IUP (Izin Usaha Pertambangan) perusahaan pertambangan," ujarnya.

Dia menilai penempatan warga transmigran sejak awal sudah bermasalah karena pemerintah kabupaten yang saat itu masih Barito Selatan, tidak mengomunikasikan dengan baik penempatan tersebut serta memperjelas hak-hak lahan warga transmigran.

"Jadi kepemilikan lahan itu hingga saat ini tidak jelas karena pemerintah daerah belum pernah menyerahkan lahan tersebut kepada transmigran," ungkapnya.

Frans menduga, akibat pemerintah kabupaten tidak menyerahkan lahan tersebut kepada warga yang memiliki hak maka saat perusahaan perkebunan sawit maupun pertambangan batubara masuk wilayah Desa Lagan, lahan tersebut diperjualbelikan oleh oknum kepada perusahaan.

"Tadi anggota DPRD Barito Timur, Rhoma Analta sudah menyampaikan hasil rapat dengar pendapat yang dilakukan DPRD beberapa waktu lalu dengan Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan BPN (Badan Pertanahan Nasional), BPN berjanji di tahun 2021 ini mereka akan mengadakan lelang kepada pihak ketiga untuk melakukan pengukuran di lapangan sesuai dengan peta yang dimiliki oleh warga transmigran di Desa Lagan," papar Frans.

Dia berharap, nanti saat BPN melakukan pengukuran lahan usaha II dan terbukti lahan tersebut dikuasai oleh perusahaan, pemerintah kabupaten dapat mengambil peran untuk melakukan mediasi antara warga dengan pihak yang menguasai lahan agar warga mendapatkan kembali lahan yang menjadi haknya, atau kompensasi jika lahan tersebut tidak dikembalikan.

"Jadi supaya sertifikat hak milik (SHM) lahan usaha II yang ada di tangan warga saat ini tidak menjadi sia-sia," tandas Frans. (BOLE MALO/B-5) 

Berita Terbaru