BORNEONEWS, Sampit - Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya kembali menghadirkan ahli dalam menghadapi gugatan M Abdul Fatah.

Dari keterangan ahli yang mereka hadirkan, keterangan yang diberikan soal objek yang kini dipermasalahkan berbeda-beda. Seperti yang terlihat dalam sidang lanjutan, Senin, 14 Juni 2021.

Dadang, ahli bidang pemetaan yang dihadirkan, menyebutkan kalau dirinya yang mengambil titik koordinat di objek sengketa. Ada 6 titik koordinat yang diambilnya di objek tersebut.

"Kalau secara lanskap, itu belukar di sela-selanya sawit," ucap ahli.

Namun luasan lahan itu, ahli menyebutkan tidak mengetahuinya.

"Titik itu kami ambil dengan GPS, hasilnya kita cocokkan, overlay, melalui peta kawasan SK 529 tahun 2012," tukasnya.

Dari pencocokan itu, kata ahli di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Sampit yang diketuai Darminto Hutasoit tersebut, kawasan itu masuk dalam kawasan hutan produksi tetap.