Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Surabaya Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Tidak Ada Penetapan Kawasan Hutan Dinilai Jadi Modal Utama Menangi Gugatan

  • Oleh Naco
  • 14 Juni 2021 - 16:05 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Agenda pembuktian dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan M Abdul Fatah kepada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya tinggal menunggu pemeriksaan setempat.

Pengajuan bukti surat hingga saksi sudah dan pihak penggugat meyakini punya modal utama memenangi gugatan tersebut. Pasalnya, di objek yang kini disengketakan belum ada penetapan kawasan hutan.

"Kami optimistis, kenapa adanya penangkapan sementara areal itu baru penunjukkan kawasan belum ada penetapan," kata kuasa hukum penggugat, Rendra Ardiansyah usai sidang, Senin, 14 Juni 2021.

Sehingga, kata Rendra, ini sangat jelas ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat karena tidak memiliki dasar secara hukum. Baik itu jika mengacu pada peta SK 529 Tahun 200/12 maupun putusan MK Nomor 45 Tahun 2011.

"Kami optimistis menang, apalagi dari keteragan ahli yang mereka hadirkan ada keterangan yang menguntungkan kita. Seperti tidak mengetahui adanya peta indikatif TORA susulan, hingga tidak mengetahui pemakaian Peta sebagaimana SK 529 tentang penunjukkan kawasan hutan di Kalimantan Tengah," tegasnya.

Dalam gugatan penggugat sebelumnya disebutkan kalau tergugat dianggap melawan hukum, apabila diperhitungkan dalam isi gugatan itu maka penggugat mengalami kerugian yakni membeli tanah tersebut sebesar Rp. 87.650.000, biaya pengelolaan lahan dan biaya penanaman kepala sawit yaitu sebesar Rp. 100.000.000, sehingga kerugian Materil yang timbul akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar: Rp. 187.650.000

Bahwa kerugian Inmateril yang timbul akibat Perbuatan Tergugat yang melawan hukum sebagaimana Pasal 30 Huruf (b), Peraturan Presiden Nomor: 88 tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan; yang melakukan penangkapan, hingga penahan serta penetapan Penggugat sebagai Tersangka adalah kerugian moril, dan penderitaan serta pelanggaran Hak Asasi Manusia, bahwa apabila di nominalkan sebesar Rp 1.500.000.000.

Mereka juga dalam gugatan perdata itu jika terus berlanjut memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampit atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk kira juga menetapkan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000.-  Perhari yang harus dibayarkan oleh Tergugat. (NACO/B-11)

Berita Terbaru