Adeksi Sebut Masalah Seputar DAK pada Level Konsep

Oleh Testi Priscilla
18 Juni 2021 - 23:50 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua DPRD Kota Palangka Raya sekaligus Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Se-Indonesia atau Adeksi, Sigit K Yunianto mengatakan masalah seputar Dana Alokasi Khusus atau DAK pada level konsep salah satunya ialah inkonsistensi konsep atau pemahaman tentang DAK baik antar-regulasi maupun antar-jenjang pemerintahan vertikal dan horizontal.

"Perbedaan konsep nyata terjadi dalam satu regim perundangan dengan regim perundangan lain," kata Sigit dalam rilis tertulisnya pada Kamis, 17 Juni 2021.

Selain itu, lanjutnya, di dalam satu regim yang sama pun masih ditemui perbedaan konsep sebagaimana dimaktub dalam pasal yang berbeda dalam satu dokumen yang sama, dokumen yang sejenis atau setingkat dalam tahun keluaran yang berbeda, dan tingkat peraturan-perundangan dokumen.

"Pasal, jenis, dan tingkat dokumen tidak secara konsisten dan koheren memberi tekanan pada prioritas nasional dan urusan daerah," jelas Sigit lagi.

Ketidakseimbangan kewenangan antara Pusat sebagai pemegang otoritas dan Daerah sebagai penerima.

"Top down-nya arah kebijakan dan komunikasi membuat daerah hanya menjadi penerima pasif, DAK sebagai prioritas nasional tidak selalu secara eksplisit dijadikan bagian integral Rencana Kerja Pemerintah," bebernya.

White Paper Bab II Azas dan Konsep DAK menurut Sigit sebagai rujukan penetapan prioritas pembangunan nasional hanya secara parsial mencantumkan DAK dan kehilangan rincian program, kegiatan, bahkan lokasi DAK.

"Ini artinya ada sebagian besar bidang DAK tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai prioritas nasional. Kalaupun bidang DAK dianggap sebagai prioritas nasional tanpa mengacu eksplisit pada RKP, penambahan jumlah prioritas dari tahun ke tahun menghilangkan esensi kekhususan DAK, bahkan memecah fokus prioritas," jelas Sigit lagi.

Prioritas nasional versus urusan prioritas daerah menurut Politisi PDI Perjuangan dari segi pengorganisasian, ada pembagian otoritas yang tidak imbang di antara jenjang-jenjang pemerintahan. Otoritas yang besar dalam kebijakan DAK diletakkan pada pemerintah tingkat pusat, sementara daerah dalam konstruksi pengorganisasian DAK tidak lebih dari default executor.

"Tidak ada otoritas yang substantif diwenangkan pada daerah kecuali sebagai pelaksana dan pelapor hasil pelaksanaan kegiatan kepada organisasi pemerintah di tingkat pusat. Hal tersebut berakibat pada tidak dimungkinkannya daerah melakukan penyesuaian bila terjadi perubahan teknis dan kondisi di lapangan. Bila hal tersebut terjadi konsekuensinya adalah pembatalan," papar Sigit. (TESTI PRISCILLA/B-5)

TAGS:

#Dana Alokasi Khusus #ADEKSI

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pemkab Pulang Pisau Dapat Bantuan Videotron dari Pemprov Kalteng

20 April 2024 - 05:00 WIB

Pemprov Kalimantan Tengah memberikan bantuan satu unit videotron kepada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka membantu diseminasi publikasi dan komunikasi antara kedua pemerintah untuk penyebaran informasi kepada masyarakat dengan cakupan yang lebih luas.

Perumda Air Minum Tirta Seruyan Lakukan Pembersihan Reservoar

20 April 2024 - 04:00 WIB

Disarpustaka Kapuas Budi Daya Sayuran dengan Metode Hidroponik

20 April 2024 - 03:00 WIB

Penjabat Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah Erlin Hardi mengapresiasi jajaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpustaka) yang berhasil melaksanakan budi daya tanaman hidroponik.

Dewan Dorong Pengembangan Potensi Pertanian Lebih Luas di Kalteng

20 April 2024 - 02:00 WIB

Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sengkon mendorong pemda agar melakukan pengembangan potensi pertanian lebih luas lagi tidak hanya berkaitan dengan padi tapi juga yang lainnya di Kalteng.

Pj Sekda Seruyan Sambut Kunjungan Danlanud Iskandar Pangkalan Bun

20 April 2024 - 01:00 WIB

Penjabat Sekretaris Daerah Seruyandr Bahrun Abbas menyambut kedatangan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Iskandar Letkol Pnb David Moningka saat melakukan kunjungan di Kuala Pembuang.

KPU Pulang Pisau Rekrut Anggota PPK dan PPS untuk Pilkada 2024

20 April 2024 - 00:00 WIB

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, kembali merekrut panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) untukpenyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

Satsamapta Polresta Palangka Raya Patroli ke SPBU

19 April 2024 - 23:52 WIB

Personel Satsamapta Polresta Palangka Raya melakukan patroli dialogis dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang berkembang.

Dua Anggota Kodim 1013 Muara Teweh Pindah Satuan ke Kodam V Brawijaya

19 April 2024 - 23:41 WIB

Dua anggota Kodim 1013 Muara Teweh pindah satuan dari Kodim 1013 Muara Teweh ke satuan baru yaitu Kodam V Brawijaya.

Polresta Palangka Raya Sosialisasi Bahaya Narkoba kepada Casis Polri

19 April 2024 - 23:31 WIB

Polresta Palangka Raya mengadakan kegiatan Jumat Curhat bersama para calon siswa (Casis) yang sedang mengikuti seleksi penerimaan Polri. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Palangka Raya dan dipimpin oleh Kaurbinops Satresnarkoba pada Jumat, 19 April 2024.

Danlanud Iskandar Audiensi Bersama Pemkab Seruyan

19 April 2024 - 23:20 WIB

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Iskandar Letkol Pnb David Moningka, melakukan kunjungan audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Rejang Lebong Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia