Libatkan Jaksa untuk Pungut Pajak Walet di Palangka Raya

Oleh Rokim
21 Juni 2021 - 22:00 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya nampaknya serius untuk menggarap potensi pajak daerah, khususnya dari sarang burung walet.

Bentuk keseriusan ini dibuktikan oleh BPPRD dengan melibatkan jaksa selaku pengacara negara untuk membantu penagihan piutang pajak sarang burung walet di Kota Cantik.

Selama 7 bulan ke depan, para jaksa di Kejaksaan Negeri Palangka Raya diminta mendampingi petugas BPPRD dalam rangka menagih piutang pajak walet kepada para pengusaha.

Keterlibatan para jaksa ini secara resmi berjalan setelah Kepala BPPRD Kota Palangka Raya, Aratuni Djaban menandatagani MoU perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya, Totok Bambang Sapto Dwidjo, Senin 21 Juni 2021.

Aratni menjelaskan pendampingan dari pengacara jaksa ini memiliki dua keuntungan bagi wajib pajak yakni pertama mendapatkan edukasi tentang hak dan kewajibannya serta pemberdayaan usaha untuk selanjutnya.

Bagi BPPRD, pendampingan ini menurut Aratuni merupakan kontrol bagi SOPD pemungut pajak agar selama melakukan pemungutan kepada objek pajak tidak menimbulkan hal-hal yang tidak berkenan dan tidak menyimpang dari undang-undang keperdataan.

Dia berharap dengan adanya keterlibatan jaksa pengacara negara ini nantinya pemungutan pajak sarang walet bisa dioptimalisasi, karena potensi ini merupakan sebagai salah satu potensi PAD untuk pembiayaan belanja daerah, sehingga pemungutannya harus dimaksimalkan. (ROKIM/B-6)

TAGS:

#Pajak Walet

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Megawati Sampaikan Surat Amicus Curiae kepada MK

17 April 2024 - 01:00 WIB

Sementara itu, selaku perwakilan MK, Immanuel Hutasoit pun menerima surat tersebut dan mengatakan akan menyampaikannya kepada Ketua MK Suhartoyo pada Selasa siang.

KPU Telah Serahkan 139 Alat Bukti Selama Sidang Sengketa Pemilu 2024

17 April 2024 - 00:00 WIB

Mahkamah Konstitusi membuka tahapan penyampaian kesimpulan dalam bagian penanganan perkara PHPU Pilpres 2024 setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara tersebut.

Pemkab Gunung Mas Perbaiki Jembatan Antar Kecamatan

16 April 2024 - 23:50 WIB

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng), menyiapkan anggaran sekitar Rp3,1 miliar untuk memperbaiki jembatan Sei Rawi II, penghubung antar kecamatan di kabupaten setempat.

Kendaraan Tanpa Pelat Nomor Akan Diserahkan ke Reskrim

16 April 2024 - 23:40 WIB

Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kotawaringin Timur (Kotim) akan menyerahkan kendaraan tanpa pelat yang tidak bisa menunjukan surat surat kendaraan kepada Satreskrim.

BP2MI Usulkan Penambahan Nominal Bebas Pajak Barang Kiriman PMI

16 April 2024 - 23:30 WIB

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengatakan sudah mengusulkan penambahan nominal pembebasan bea masuk atau bebas pajak pertambahan nilai untuk barang-barang milik Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari 1.500 dolar AS menjadi 2.500 dolar AS.

Pasca Libur Lebaran, RSUD Kapuas Halal Bihalal Antar Karyawan

16 April 2024 - 23:20 WIB

Pasca berakhirnya libur lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, RSUD dr H Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas mengadakan Halal Bihalal antar karyawan/karyawati pada Selasa, 16 April 2024.

MK Terima Amicus Curiae dari 4 BEM Fakultas Hukum

16 April 2024 - 23:10 WIB

Empat BEM yang menyerahkan dokumen di Gedung II MK, Jakarta Pusat, Selasa, itu adalah Dewan Mahasiswa Justicia FH Universitas Gadjah Mada (UGM), BEM FH Universitas Padjadjaran (Unpad), BEM FH Universitas Diponegoro (Undip), dan BEM FH Universitas Airlangga (Unair).

Warga Muara Teweh Keluhkan Koneksi Internet Lemot

16 April 2024 - 23:00 WIB

Warga di Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara mengeluhkan koneksi internet yang lemot atau lambat selama beberapa pekan terakhir. Bahkan jaringan internet 4G hilang tiba-tiba. Kemudian muncul simbol E atau EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution).