Paripurna tersebut mengagendakan Penyampaian Pidato Pengantar Gubernur Kalteng terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kalteng tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2020.

“Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan tahapan lanjutan setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Kalteng,” tutur Edy di Aula Serbaguna Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Senin 5 Juli 2021.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 7 tahun berturut-turut mulai tahun 2014 sampai dengan 2020.

"Hal ini membuktikan bahwa kinerja Pempov Kalteng melalui pelaksanaan APBD sangat bagus, dapat dipertanggungjawabkan berkat dukungan dan kerja sama dengan DPRD sebagai mitra Pemerintah Daerah," ucapnya.