BORNEONEWS, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR Amin AK menilai kemudahan berbisnis masih menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam upaya menarik investasi asing di Tanah Air.

"Ease of doing business atau EODB Indonesia masih berada pada peringkat 70-an dari 190 negara, bahkan di ASEAN masih berada pada peringkat keenam. Kondisi ini juga menjadi ujian efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjanjikan fasilitas kemudahan berusaha, menjamin kepastian hukum, serta menciptakan ekosistem yang sehat untuk terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi dunia usaha besar, menengah, kecil hingga mikro," ujar Amin dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Sampai kuartal I-2021, realisasi penanaman modal asing (PMA) telah mencapai Rp111,7 triliun atau tumbuh 14 persen (yoy) dibandingkan kuartal I-2020 lalu. Sementara secara komposisi, PMA juga mendominasi sebesar 50,8 persen dari total realisasi investasi senilai Rp219,7 triliun pada kuartal I-2021.

Setelah transformasi Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi, PMA terus tumbuh cukup signifikan. Hal itu melanjutkan tren pertumbuhan positif PMA sejak awal tahun ini.

Perluasan fungsi dan kewenangan dimanfaatkan Kementerian Investasi untuk mendorong realisasi investasi melalui berbagai kemudahan perizinan dan fasilitasi guna mewujudkan target Rp 900 triliun tahun ini. Meski demikian, menurut Amin, Kementerian Investasi bukan berarti tanpa tantangan dalam mengakselerasi kucuran investasi ke dalam negeri.