Tidak Ada Upaya Hukum Sehingga Jaksa Eksekusi Terpidana Kasus BBM

Oleh Naco
23 Juli 2021 - 12:35 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Jaksa melakukan eksekusi kepada Wisnu Eko Setiyono setelah yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum.

Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, Pintar Simbolon mengatakan setelah dilampauinya batas waktu pikir – pikir dan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak menyatakan upaya hukum sehingga perkara menjadi berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewjisde).

"Bahwa oleh karena kondisi pandemi Covid-19, untuk pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana, Jaksa Penuntut Umum mendahulukan upaya komunikasi persuasif dan humanis," katanya, Jumat, 23 Juli 2021

Itu mereka lakukan dengan mengirimkan Surat Panggilan kepada terpidana dan Penasehat Hukumnya akan tetapi Penasehat Hukum terdakwa justru menjawab dengan surat yang ditembuskan ke Kejaksaan Agung RI dengan Surat No. 01/SPP/PKBH/V 2021, Perihal Keberatan dan Menolak Panggilan Eksekusi, dengan beralasan putusan Pengadilan Negeri Sampit tidak dapat dieksekusi karena putusan tidak memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

Menurut Pintar Simbolon putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 63/Pid. Sus/ 2021/PN Spt, tanggal 15 April 2021 yang tidak memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan tidak menjadikan putusan tersebut batal demi hukum dan tetap dapat dieksekusi (executable).

Karena dalam perkara pidana yang harus dibuktikan adalah kebenaran materil dan saat kebenaran materil tersebut sudah terbukti, terdakwa harus dijatuhi pidana.

Ketiadaan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan jika menyebabkan putusan batal demi hukum sungguh merupakan suatu ketentuan yang jauh dari substansi keadilan, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU – X/2012 tanggal 22 Nopember 2012;

2) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) wajib dilaksanakan oleh Jaksa sesuai ketentuan Pasal 270 KUHAP.

Dalam kasus Wisnu ini hakim mnjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan atas kasus BBM.(NACO/B-5)

TAGS:

#Terpidana Kasus BBM #Kasus BBM

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Edy Pratowo Harap Hasil Positif PKDN Sespimpti POLRI Dikreg ke-33

24 April 2024 - 01:00 WIB

Mereka terdiri dari 76 orang perwira POLRI, 19 orang dari TNI dan selebihnya dari Kemenkum HAM dan Kejaksaan.

Wagub Kalteng Ajak Sukseskan Pilkada Serentak November 2024

24 April 2024 - 00:00 WIB

Edy menilai suksesnya Pesta Demokrasi tersebut, merupakan tanggung jawab bersama karena Pilkada ini sangat krusial bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah.

Pj Bupati Kapuas Hadiri Perayaan Dharma Santi Nyepi di Basarang

23 April 2024 - 23:51 WIB

Pj Bupati KapuasErlin Hardi didampingi Pj Ketua TP PKK Kapuas Agustina Erlin Hardi dan sejumlah Kepala OPD Kabupaten Kapuas menghadiri perayaan Dharma Santi Nyepi Tahun Baru Saka 1946, yang digelar Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Kapuas.

Kalteng jadi Salah Satu Lokus PKDN Sespimpti Polri

23 April 2024 - 23:41 WIB

Dia menilai tema PKDN Sespimti sangat relevan dengan kondisi faktual saat ini dengan pesta demokrasi yang masih akan terus berjalan.

Kapolsek Pahandut: Isu Pembakaran Rumah di Komplek Puntun Adalah Hoax

23 April 2024 - 23:31 WIB

Dalam hal ini, video klarifikasi dari akun Instagram milik AS telah memperjelas bahwa isu pembakaran rumah di Komplek Puntun adalah hoax.

Wagub Kalteng Ingatkan Asas Good Governance Pengadaan Barang dan Jasa

23 April 2024 - 23:20 WIB

Proses pengadaan barang jasaperluberjalan dengan cepat, mudah, tidak berbelit-belit, serta mudah di kontrol dan mudah diawasi.

Mukarammah Ajak Masyarakat Palangka Raya untuk Merayakan Hari Buku Sedunia dengan Membaca

23 April 2024 - 23:11 WIB

Dengan membaca, diharapkan masyarakat dapat terus mengembangkan diri dan memperoleh pengetahuan baru yang bermanfaat.

Pemprov Kalteng Klaim Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Berpredikat Baik

23 April 2024 - 23:00 WIB

Edy menyampaikanreformasi birokrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa diukur berdasarkan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa.

Komisi A DPRD Kobar Kaji Banding Pengelolaan Dana CSR

23 April 2024 - 22:51 WIB

Menurut Politisi Partai Golkar, pengelolaan dana CSR sendiri di kelola oleh pihak Eksekutif khususnya SOPD terkait, tetapi DPRD Kobar sesuai tugas dan fungsinya sebagai

Edy Pratowo: MCP Kalteng Capai 91,81 Persen

23 April 2024 - 22:41 WIB

MCPmenjadjsalah satu tolok ukur bagi KPK-RI dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsidengan 8area intervensi

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia