Sampai Juli 2021, penyelenggara fintech peer to peer (p2p) lending yang berizin dan terdaftar di OJK mencapai 121 penyelenggara dengan akumulasi penyaluran pinjaman secara nasional per 30 Juni 2021 sebanyak Rp221,56 triliun kepada 64,8 juta entitas dan outstanding sebesar Rp23,4 triliun per Juli 2021. Sementara itu, sampai Juli 2021, terdapat 3.365 entitas pinjol ilegal yang sudah dihentikan operasionalnya oleh Satgas Waspada Investasi atau SWI.

Tongam menyampaikan, selain SWI, terdapat juga 40 tim kerja SWI di daerah yang membantu pelaksanaan tugas SWI di pusat. Ia mengatakan, jumlah tersebut akan bertambah menjadi 45 tim kerja SWI daerah sehubungan dengan adanya usulan 5 pemerintah daerah untuk membentuk tim kerja SWI di daerahnya.

Tugas utama SWI adalah melakukan pencegahan dan penanganan investasi ilegal dan pinjol ilegal. Dalam pencegahan, SWI melakukan edukasi kepada masyarakat dan penanganan pengaduan masyarakat. Dalam tugas penanganan, SWI melakukan penghentian kegiatan investasi ilegal dan pinjol ilegal, mengumumkan ke masyarakat, memblokir situs web aplikasi melalui Kominfo, dan menyampaikan laporan informasi kepada Polri.

"Salah satu permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah maraknya pinjol ilegal yang sangat merugikan masyarakat. Pinjol ilegal ini melakukan kegiatan tanpa izin dari OJK. Sejak 2018, SWI telah hentikan kegiatan 3.365 pinjol ilegal. Selain itu, SWI juga melakukan upaya pencegahan secara berlanjut," kata Tongam.

Tongam menuturkan, selama 2021, SWI telah melakukan tiga kali sosialisasi, 34 kali menjadi narasumber berbagai kegiatan webinar, 11 kali pembekalan tim kerja SWI daerah, 69 kali wawancara di media, dan blasting SMS waspada pinjol ilegal melalui tujuh provider operator seluler yang diperkirakan mencapai 28 juta nomor telepon seluler atas bantuan Kominfo.

Namun demikian, upaya-upaya SWI belum memberikan hasil optimal karena penawaran pinjol ilegal masih tetap marak dan terdapat masyarakat yang menjadi korban yang dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam melindungi masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.

Tongam menilai pertemuan lima institusi pada pekan lalu menjadi momentum yang sangat penting untuk memperkuat kerja sama dalam rangka pemberantasan dan penegakan hukum kepada pelaku pinjol ilegal.

ANTARA