Penguatan Kerjasama Institusi Persempit Ruang Gerak Pinjaman Online Ilegal

Oleh ANTARA
23 Agustus 2021 - 14:40 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L Tobing menilai penguatan kerja sama antarinstitusi sangat dibutuhkan guna mempersempit ruang gerak pinjaman online (pinjol) ilegal yang masih terus bermunculan meski ribuan pinjol ilegal telah dihentikan operasinya.

Pada akhir pekan lalu, lima institusi antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) memberikan pernyataan bersama komitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjol ilegal.

Saat dihubungi di Jakarta, Senin, Tongam mengatakan, nantinya masing-masing institusi tersebut akan memperkuat tugas pemberantasan pinjol ilegal di bidang masing-masing baik dalam pencegahan, respon pengaduan, dan juga penegakan hukum.

"Tiga poin tersebut harus dilakukan secara bersamaan, sehingga membawa dampak yang luar biasa dalam pemberantasan pinjol ilegal. Pencegahan kita perkuat, respon pengaduan juga kita tingkatkan, serta penegakan hukum yang kuat untuk memberikan efek jera," ujar Tongam.

Dalam pernyataan bersama tersebut, untuk pencegahan, kelima institusi akan memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjol ilegal dan memperkuat program edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan pinjaman online dan menjaga data pribadi.

Selain itu, kelimanya akan memperkuat kerja sama antarotoritas dan pengembang aplikasi untuk mencegah penyebaran pinjol ilegal melalui aplikasi dan penyedia jasa telepon seluler untuk menyebarkan informasi kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjol ilegal dan melarang perbankan, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) nonbank, aggregator, dan koperasi bekerja sama atau memfasilitasi pinjol ilegal serta wajib mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa (Know Your Customer) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara terkait penanganan pengaduan masyarakat, kelima institusi akan membuka akses pengaduan masyarakat dan melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga dan/atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan proses hukum.

Sedangkan terkait penegakan hukum, kelimanya akan melakukan proses hukum terhadap pelaku pinjol ilegal sesuai kewenangan masing-masing kementerian/lembaga dan melakukan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan operasional pinjol ilegal lintas negara.

Tindak lanjut pernyataan bersama tersebut akan diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal yang akan memuat langkah-langkah dari masing-masing kementerian/lembaga yang terkoordinasi dalam Satuan Tugas Waspada Investasi.

"PKS akan segera ditandatangani oleh pejabat eselon I dari lima kementerian/lembaga tersebut," kata Tongam.

Sampai Juli 2021, penyelenggara fintech peer to peer (p2p) lending yang berizin dan terdaftar di OJK mencapai 121 penyelenggara dengan akumulasi penyaluran pinjaman secara nasional per 30 Juni 2021 sebanyak Rp221,56 triliun kepada 64,8 juta entitas dan outstanding sebesar Rp23,4 triliun per Juli 2021. Sementara itu, sampai Juli 2021, terdapat 3.365 entitas pinjol ilegal yang sudah dihentikan operasionalnya oleh Satgas Waspada Investasi atau SWI.

Tongam menyampaikan, selain SWI, terdapat juga 40 tim kerja SWI di daerah yang membantu pelaksanaan tugas SWI di pusat. Ia mengatakan, jumlah tersebut akan bertambah menjadi 45 tim kerja SWI daerah sehubungan dengan adanya usulan 5 pemerintah daerah untuk membentuk tim kerja SWI di daerahnya.

Tugas utama SWI adalah melakukan pencegahan dan penanganan investasi ilegal dan pinjol ilegal. Dalam pencegahan, SWI melakukan edukasi kepada masyarakat dan penanganan pengaduan masyarakat. Dalam tugas penanganan, SWI melakukan penghentian kegiatan investasi ilegal dan pinjol ilegal, mengumumkan ke masyarakat, memblokir situs web aplikasi melalui Kominfo, dan menyampaikan laporan informasi kepada Polri.

"Salah satu permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah maraknya pinjol ilegal yang sangat merugikan masyarakat. Pinjol ilegal ini melakukan kegiatan tanpa izin dari OJK. Sejak 2018, SWI telah hentikan kegiatan 3.365 pinjol ilegal. Selain itu, SWI juga melakukan upaya pencegahan secara berlanjut," kata Tongam.

Tongam menuturkan, selama 2021, SWI telah melakukan tiga kali sosialisasi, 34 kali menjadi narasumber berbagai kegiatan webinar, 11 kali pembekalan tim kerja SWI daerah, 69 kali wawancara di media, dan blasting SMS waspada pinjol ilegal melalui tujuh provider operator seluler yang diperkirakan mencapai 28 juta nomor telepon seluler atas bantuan Kominfo.

TAGS:

#Pinjaman Online Ilegal #Pinjaman Online #Pinjol #Pinjol Ilegal

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Joan Laporta Pastikan Barcelona Tertarik pada Ferran Torres

04 Desember 2021 - 19:00 WIB

Berbicara kepada kepada saluran televisi Katalunya TV3, Laporta membenarkan kabar ketertarikan Barcelona kepada pemain timnas Spanyol ini

Investor Diminta Berkontribusi untuk Percepatan Pembangunan

04 Desember 2021 - 18:51 WIB

Politisi Fraksi Gabungan PAN, PPP, PKS, Perindo dan Hanura (GP4H) ini berharap, selain mengembangkan bisnisnya. Kehadiran para investor dapat meningkatkan ekonomi maupun perkembangan kemajuan daerah ditempatnya beroperasi

PABSI Terjunkan 14 Lifter ke Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2021

04 Desember 2021 - 18:41 WIB

Sementara pada bagian putra ada Rahmat Erwin Abdullah 73kg, Muhammad Faathir 61kg, Mohammad Yasin 67kg, Triyatno 67kg, Muhammad Zul Ilmi 89kg, dan Satrio Adi Nugroho 55kg

Perkenalkan Permainan Tradisional kepada Anak

04 Desember 2021 - 18:31 WIB

Wakil rakyat asal Dapil I Kalteng meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan dalam menjaga budaya dan kearifan lokal, menjadi tanggung jawab bersama

Pertamina Hulu Energi Resmi Kuasai 51 Persen Saham Elnusa

04 Desember 2021 - 18:21 WIB

Dia berkeyakinan melalui langkah strategis dari PHE ini akan semakin mengokohkan posisi Elnusa sebagai perusahaan nasional jasa energi di Indonesia, karena memiliki segmentasi bisnis yang lengkap dalam jasa energi mulai dari hulu sampai hilir

Reses di Kobar, Anggota DPRD Kalteng Ini Terima Usulan Masyarakat

04 Desember 2021 - 18:11 WIB

Waktu musim hujan dan terjadi banjir merusak jalan yang ada di desa tersebut. Pentingnya perbaikan infrastruktur sebab, Desa Keraya merupakan wilayah yang memiliki destinasi wisata sangat potensial

SKK Migas: Cadangan Migas Ditemukan di Lepas Pantai Natuna Timur

04 Desember 2021 - 18:00 WIB

Saat ini, SKK Migas dan Premier Oil sedang melakukan koordinasi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk dapat menghitung secara terukur besaran cadangan hidrokarbon di struktur SL dan KL