BORNEONEWS, Jakarta - Komisi VIII DPR RI tidak menyetujui refocusing anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2021 senilai Rp1,668 triliun, karena dinilai berdampak pada target kementerian tersebut, salah satunya pada penanganan pandemi COVID-19 di mana Kemensos sebagai garda terdepannya.

Anggota Fraksi PDI-P Paryono tidak menyetujui refocusing karena jika anggaran kemiskinan dikurangi, ini akan mengganggu kecepatan pemerintah mengatasi kemiskinan.

"Refocusing jangan sampai terjadi di Kementerian Sosial. Saya mendukung penambahan anggaran bukan pengurangan anggaran di Kemensos,” ujar Paryono dalam rapat kerja Kemensos bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu.

Senada dengan itu, anggota Fraksi Partai Golkar Muhammad Ali Ridha menyatakan Kemensos memiliki program yang menyentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penanganan dampak COVID-19.

“Silakan bila ada pengurangan anggaran, tapi tidak di Kemensos. Saat dimana Mensos dan jajaran sedang bekerja keras, dan oleh karenanya patut diapresiasi," ujar dia.

Dalam kesimpulan rapat Komisi VIII meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini melibatkan pemerintah daerah dalam proses pendataan sebagai bagian dari kebijakan perlindungan anak yatim, piatu dan yatim piatu akibat pandemi COVID-19.

Anggota dewan juga meminta Risma memastikan akurasi data penerima manfaat berbagai bentuk bantuan sosial yang disalurkan oleh Kemensos tahun 2021.