BORNEONEWS, Palangka Raya - Plt Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kabupaten Katingan JS (63) resmi mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Kasongan, pasca penetapan tersangka dan penahanan oleh kejaksaan negeri setempat.

Wikarya F Dirun, salah satu penasehat hukum JS mengatakan permohonan praperadilan sudah diajukan pada Senin, 30 Agustus 2021.

"Kita meminta agar penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan Kejari Katingan (dinyatakan) tidak sah," terang Wikarya saat jumpa pers di Palangka Raya, Senin malam.

Wikarya menilai penetapan tersangka hingga penahanan kliennya sangat aneh. Pasalnya, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) baru diterbitkan pada 16 Agustus 2021.Dan pada saat itu juga langsung kliennya dilakukan penahanan.

"Seharusnya, diberitahukan dulu sebagai calon tersangka setelah ada bukti yang cukup baru dibuat penetapannya. Penetapan tersangka itupun tidak serta merta," bebernya.

Selain itu, penetapan tersangka oleh penyidik Kejari Katingan terhadap kliennya dinilai dipaksakan. Yang men-tersangka-kan orang dengan dasar keputusan bupati yang berlaku surut.

Wikarya menambahkan, laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) BPK terkait perkara ini tidak ada ditemukan kerugian negara.