Kemenkumham Janji Komitmen Indonesia Atasi Kejahatan Lintas Negara

Oleh ANTARA
01 September 2021 - 17:45 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan komitmen Indonesia mengatasi kejahatan lintas negara yang memanfaatkan keterbatasan yurisdiksi dan celah akibat perbedaan sistem hukum antarnegara.

"Indonesia memiliki komitmen yang kukuh untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara melalui kerja sama internasional," kata Yasonna Laoly di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut disampaikannya terkait penjelasan Presiden atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia terkait bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana pada rapat bersama Komisi III DPR RI.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk perjanjian terkait mekanisme bantuan hukum hukum timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance in criminal matters).

Pelaku kejahatan, kata Yasonna, sering memanfaatkan perbedaan sistem hukum dan celah hukum antarnegara termasuk keterbatasan yurisdiksi suatu negara untuk menjangkau pelaku tindak pidana.

Oleh sebab itu, kerja sama penegakan hukum melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik akan menjadi instrumen yang mampu menjawab tantangan keterbatasan yurisdiksi dan perbedaan sistem hukum.

Perjanjian di bidang hukum tersebut akan semakin meningkatkan hubungan baik kedua negara yang sudah terjalin sejak 1950. Selain itu, Yasonna juga mengatakan Rusia punya pengaruh geopolitik dan geoekonomi yang penting di kawasan Eropa Timur.

Perjanjian hukum timbal balik tersebut, juga bakal mendukung upaya pemerintah untuk menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF).

Pembentukan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dengan negara-negara strategis juga akan mendukung upaya pemerintah menjadi anggota FATF.

Keanggotaan Indonesia dalam FATF bakal meningkatkan persepsi positif terhadap Indonesia sehingga dapat lebih menarik sebagai tujuan bisnis dan investasi. Hal tersebut diharapkan berkontribusi meningkatkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia dari posisi 73 menjadi peringkat di bawah 40.

Saat ini Indonesia tercatat sudah menjalin bantuan hukum timbal balik dengan sejumlah negara yang sudah diratifikasi menjadi undang-undang yakni Australia, China, Korea Selatan, Vietnam, serta Swiss.

TAGS:

#KemenkumHAM #Kejahatan Lintas Negara

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Wagub Kalteng Tegaskan Komitmen Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

23 April 2024 - 13:30 WIB

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Menteri Tito Minta Pemda Jaga Stabilitas Laju Inflasi usai Lebaran

23 April 2024 - 13:20 WIB

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah menjaga pertumbuhan laju inflasi usai perayaan hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

Rumah Sakit Tipe B Hanau Dinilai Memiliki Prospek Bagus untuk Masyarakat

23 April 2024 - 13:10 WIB

Anggota DPRD Kalteng, Sudarsono menilai adanya rumah sakit tipe B di Hanau, Kabupaten Seruyan memiliki prospek bagus untuk masyarakat khususnya yang ada di wilayah barat.

Purman Jaya Siap Bertarung di Pilkada Barito Utara 2024

23 April 2024 - 12:59 WIB

Anggota DPRD Kalteng Purman Jaya mengaku siap untuk bertarung atau maju pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Barito Utara tahun 2024 ini.

DPC PKB Kapuas Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati

23 April 2024 - 12:50 WIB

Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Kapuas telah membuka pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kapuas pada Tahun 2024 ini secara gratis.

Pakar Hukum: Putusan MK Bersifat Final dan Mengikat

23 April 2024 - 12:40 WIB

Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia Abdul Chair Ramadhan menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres bersifat final dan mengikat.

KPK Ingatkan Penurunan Indeks Persepsi Korupsi

23 April 2024 - 12:30 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dimata dunia.

Kemlu: Tidak Ada WNI Terdampak Gempa Susulan di Taiwan

23 April 2024 - 12:20 WIB

Kementerian Luar Negeri RI memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak gempa susulan bermagnitudo 5,5 yang mengguncang Taiwan, pada Senin sore waktu setempat.

Pemko Palangka Raya Kaji Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat

23 April 2024 - 12:10 WIB

Pemko Palangka Raya melakukan kajian pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Kajian ini melibatkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Palangka Raya.

Mendagri Ingatkan Pemda jaga Inflasi di Tengah Instabilitas Global

23 April 2024 - 12:00 WIB

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan seluruh pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk terus menjaga inflasi di tengah kondisi global yang tidak stabil.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia