Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pemkab Barito Utara Ikuti Musrenbang Rancangan RPJMD Provinsi Kalteng Tahun 2021-2026

  • Oleh Ramadani
  • 02 September 2021 - 19:45 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh - Bupati Barito Utara H Nadalsyah didampingi Wakil Bupati, Sugianto Panala Putra, Asisten II, Kepala Dinas PUPR mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2201-2026 di Aula Rumah Jabatan Bupati secara virtual, Kamis 2 September 2021.

Musrenbang dibuka oleh Wakil Gubernur Kalteng diikuti juga oleh para Bupati dan Wakil Bupati se-Kalimantan Tengah beserta jajarannya.

Dalam paparannya, Wakil Gubernur, H Edy Pratowo menyampaikan rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, dimana dijelaskan juga visi Kalteng makin Berkah (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis), misi, tujuan dan sasarannya. Selain itu juga dipaparkan strategi, arah Kebijakan dan program pembangunan daerah serta proyeksi APBD Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2021-2026.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dr Hari Nurcahya Murni memaparkan tujuan dan pembangunan daerah, 4 arahan Presiden terkait RPJMN 2020-2025, penyelarasan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan Musrenbang RPJMD, indikator kinerja utama, program kerja Pemerintah Daerah terkait penurunan prevalensi stunting, standar pelayanan minimal, 3 strategi besar ekonomi dan bisnis, perkembangan kasus Covid-19 di Prov. Kalteng, identifikasi titik rawan korupsi, dan area intervensi.

Dalam hal-hal terkait penyusunan RPJMD, Dirjen Bina Bangda menekankan bahwa Pemprov Kalteng perlu merumuskan substansi RPJMD dengan percepatan transformasi struktural, memperhatikan berbagai regulasi terbaru, integrasi antisipasi kebutuhan program dan kerangka pendanaan yang inovatif, menyusun substansi perencanaan dengan mempertimbangkan penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah.

"Hasil pengendalian dan evaluasi dalam 2 tahun terakhir, harus menjadi salah satu acuan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan dalam RPJMD," tutup Dirjen Bina Bangda. (RAMADHANI/B-5)

Berita Terbaru