Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Jaksa KPK Ajukan Memori Kasasi Perkara Samin Tan

  • Oleh ANTARA
  • 11 September 2021 - 18:21 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan memori kasasi ke Mahkamah Agung (MA) untuk terdakwa pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (BLEM) Samin Tan.

"Tim jaksa KPK pada Kamis (9/9) telah menyerahkan memori kasasi ke MA atas nama terdakwa Samin Tan melalui kepaniteraan pidana khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Pelakana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat 10 September 2021.

Pada 30 Agustus 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta membebaskan Samin Tan dari semua dakwaan JPU KPK.

"Kami menilai majelis hakim pada tingkat pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, utamanya terkait penerapan pembuktian unsur gratifikasi sebagaimana Pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor," katanya.

Dalam beberapa putusan perkara lain terkait pembuktian Pasal 12 B dapat diterapkan, sehingga surat dakwaan jaksa dapat dinyatakan terbukti.

"KPK berharap dalil dan argumentasi hukum tim jaksa KPK dapat diterima dan diambil alih oleh majelis hakim pada tingkat kasasi," ujarnya. Samin Tan sudah dibebaskan dari Rutan Polres Jakarta Pusat pada 30 Agustus 2021.

Dalam perkara tersebut, Samin Tan didakwa memberikan uang kepada Eni Maulani Saragih selaku Anggota Komisi VII DPR periode 2014-2019 seluruhnya Rp5 miliar dalam tiga tahap. JPU KPK menuntut Samin Tan untuk divonis 3 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Tujuan pemberian gratifikasi itu adalah agar Eni Maulani Saragih mau membantu permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi 3 antara PT AKT dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kalimantan Tengah.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang terdiri dari Panji Surono, Teguh Santoso, dan Sukartono menyatakan bahwa perbuatan pemberi gratifikasi belum diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Terdakwa Samin Tan selaku pemberi gratifikasi kepada Eni Maulani Saragih selaku anggota DPR belum diatur dalam peraturan perundang-perundangan, yang diatur adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dalam batas 30 hari tidak melaporkan ke KPK sesuai Pasal 12 B, sehingga karena Eni Maulani tidak melaporkan gratifikasi maka diancam dalam Pasal 12 B," ujar hakim anggota Teguh Santosa.

Berita Terbaru