Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Karang Asem Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Kabupaten Murung Raya Raih Penghargaan WTP 2020 dari Kementerian Keuangan

  • Oleh Trisno
  • 16 September 2021 - 07:30 WIB

BORNEONEWS, Puruk Cahu - Bertempat di aula A, Kantor Bupati Murung Raya (Mura), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura mengikuti secara virtual Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021. Hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Hermon mewakili Bupati Murung Raya Perdie M Yoseph, didampingi Plt. Inspektur Rudy Roy, Plt Kepala BPKAD Ernawati dan pegawai terkait lainnya.

Puncak Rakernas dibuka Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang mengusung tema “Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi”. Acara digelar online melalui video conference dari Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jl.DR Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta, diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, Selasa (14/9).

Sekda Hermon mengatakan rangkaian acara antara lain pemberian penghargaan terhadap daerah yang meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2020, WTP 5 kali berturut turut. WTP 10 kali berturut turut, dan WTP 15 kali berturut turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

“Untuk Kabupaten Murung Raya mendapat penghargaan WTP tahun 2020 (WTP minimal 5 kali berturut-turut) bersama 365 Kabupaten di Indonesia,” ujar Hermon.

‘’Ini menunjukan pengelolaan keuangan Pemkab Mura secara akuntabel dan transparan. Torehan prestasi, semoga apa yang telah diraih Pemkab Mura terus ditingkatkan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri yang telah memberikan penghargaan ini, semoga memotivasi kami bekerja lebih baik lagi ke depannya,” pungkas Sekda.

Semmentara itu, saat itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah baik pusat maupun daerah akan terus menjaga akuntabilitas keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan melibatkan para penegak hukum meliputi Polri, Kejaksaan Agung, KPK, BPK RI, BPKP dan LKPP. “Pemerintah bekerja keras menggunakan instrumen APBN untuk meringankan dan memulihkan ekonomi. Kita menggunakan resources ini harus dipertanggungjawabkan,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Ia tak memungkiri bahwa mengatur keuangan negara di tengah krisis sangat tidak mudah mengingat banyak Kementerian/Lembaga (K/L) yang secara tiba-tiba harus dilakukan refocusing terhadap anggarannya. Meski demikian,

Sri Mulyani menyatakan K/L dan pemerintah daerah telah mampu melewati tantangan dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara pada tahun lalu. Opini WTP turut diberikan kepada 486 pemerintah daerah (pemda) dari 542 pemda atau 89,7 persen yang terdiri dari 33 provinsi, 88 pemerintah kota, dan 365 pemerintah kabupaten. (Trs)

Berita Terbaru