Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Mamuju Utara Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pemkab Murung Raya terus Berupaya Tingkatkan Layanan Air Bersih

  • Oleh Trisno
  • 17 September 2021 - 08:00 WIB

BORNEONEWS, Puruk Cahu - Pemkab Murung Raya (Mura) terus berupaya meningkatkan pelayanan air bersih untuk masyarakat dari perusahaan umum daerah (Perumda) Air Bersih Danum Pombolum, keluhan suplai air bersih bakal terurai di tahun 2022.

Pemkab Mura bakal mengucurkan dana sekitar Rp 10 Miliar untuk penarikan bahan baku air Sungai Barito ke Dam intek di Desa Olung Nango, Kecamatan Tanah Siang. Dengan demikian maka saat musim kemarau, keluhan masyarakat terhadap suplai air bersih ke masing-masing rumah pelanggan akan teratasi.

“Kita sudah rencanakan di tahun 2022 untuk menarik bahan baku air Sungai Barito. Biayanya lebih murah ketimbang membangun dam intek baru. Jadi sekitar 1,5 kilometer saja menarik pipa dari Dam Intek di Desa Olong Nango tarik lurus ke Benteng,” ungkap Perdie ketika dibincangi wartawan usai melakukan pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), belum lama ini

Perdie menerangkan, dengan anggaran sekitar Rp 10 miliar sudah mampu menyelesaikan pekerjaan rumah yang selama ini terus dikeluhkan masyarakat menyangkut tidak meratanya suplai air bersih.

“Saya rasa tidak ada keluhan lagi, karena selama ini kita masih ketergantungan dengan bahan baku di Dirung Undai, dengan ditambah dari air Sungai Barito maka persoalan air bersih teratasi,” ujar Perdie.

Bupati Perdie meyakini menarik bahan baku lewat Benteng tarik lurus ke Dam Intek Olong Nango lebih hemat. “Apabila kita membangun Dam Intek baru biayanya mencapai Rp 30 miliar, jadi kita lebih hemat Rp 20 miliar apabila menggunakan dam intek Olong Nango,” jelasnya.

Ia memaklumi atas keluhan masyarakat selama ini atas ketersedian air bersih yang kadang lancar dan macetnya di suplai ke rumah.

“Namun kita harus tetap proporsional melihat situasi, mengingat persoalan daerah bukan hanya sarana air bersih, terdapat banyak persoalan yang harus diatasi. Kita sebagai daerah pemekaran tentu banyak persoalan yang harus kita bangun tahap demi tahap,” pungkas Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kalimantan Tengah ini. (Trs)

Berita Terbaru