Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Sabu Raijua Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Ketua DPR Sampaikan Urgensi Rencana Global Akhiri Pandemi

  • Oleh ANTARA
  • 07 Oktober 2021 - 23:00 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan urgensi rencana global dalam mengakhiri pandemi COVID-19, yaitu dengan membuat peta jalan vaksinasi atau "vaccination road map".

"Pandemi telah menyebabkan krisis kemanusiaan. Di 2020 tercatat 255 juta orang kehilangan pekerjaan dan 124 juta orang kembali ke kemiskinan," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakan Puan saat menghadiri "Seventh Group of 20 (G20) Parliamentary Speakers’ Summit" (P20) di Italia.

Dia mengatakan, ada beberapa hal yang P20 dapat lakukan untuk mengangkat beban sosial dan menciptakan pekerjaan, pertama; dengan memperkuat laju pemulihan pandemi dan mempercepat vaksinasi global.

Menurut dia, penanganan kesehatan adalah kunci pemulihan, dan dunia memerlukan rencana global mengakhiri pandemi, termasuk "global vaccination road map" untuk mencapai distribusi vaksin secara adil dan merata.

Dalam diskusi bertajuk "Response to the Social and Employment Crisis caused by the Pandemic", Puan merinci sejumlah langkah terkait global peta jalan vaksinasi.

Hal itu menurut dia mulai dari mendukung dose-sharing, meningkatkan dan diversifikasi produksi vaksin global, mendukung transfer teknologi dan pengecualian hak kekayaan intelektual, serta menghapuskan diskriminasi vaksin.

"Negara dengan tingkat vaksinasi tinggi, maka ekonominya cenderung tumbuh lebih tinggi. Di Indonesia, tingkat vaksinasi mencapai lebih dari 150 juta suntikan dan diharapkan mencapai 70 persen target suntikan pertama sebelum akhir tahun 2021," tutur dia.

Dia menjelaskan P20 bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan seimbang di berbagai kawasan sebagai langkah kedua untuk mengangkat beban sosial akibat pandemi COVID-19.

Puan mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang positif akan membuka kembali lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.

"Masyarakat internasional perlu melakukan koordinasi kebijakan ekonomi, baik fiskal maupun moneter," ujarnya.

Berita Terbaru