Aplikasi Pilkada Berbasis Web & Mobile Apps

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Bupati Seruyan Pimpin Mediasi Sengketa Tanah Adat

  • Oleh Fahrul Haidi
  • 14 Oktober 2021 - 17:05 WIB

BORNEONEWS, Kuala Pembuang - Bupati Seruyan Yulhaidir memimpin langsung mediasi sengketa tanah adat Balai Karamat Bukit Padang di Kecamatan Suling Tambun, Kabupaten Seruyan.

Mediasi itu turut dihadiri Ketua DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, Pabung Kodim 1015/Sampit, Mayor Arh Bambang Waluyo, Polres Seruyan, Damang se-Kabupaten Seruyan, manajemen PT Hutanindo Lestari Raya Timber (HLRT), dan ahli waris.

Mediasi sengketa tanah adat antara masyarakat adat di Suling Tambun dengan PT PT HLRT itu sudah berlangsung sejak tahun 2020.

Namun hingga saat ini,  kedua belah pihak belum menemui kata sepakat. Pasalnya, pihak perusahaan keberatan memenuhi tuntutan warga.

Tuntutan terkait kerusakan hutan adat tersebut yakni, warga hanya meminta PT HLRT  memperbaiki akses jalan dari Tumbang Magin - Tumbang Langkai, membangun rumah Betang, dan penyelenggaran acara adat.

Dalam kesempatannya, Bupati Seruyan Yulhaidir mengatakan, mediasi kali ini merupakan yang terakhir dilakukan. Berbagai pihak akan diminta untuk menyampaikan pendapatnya dan dibuatkan berita acara.

Sementara Koordinator Damang se Kabupaten Seruyan, Salundik Uhing prihatin dengan sikap PT HLRT. Padahal tuntutan masyarakat cukup sederhana dan ditujukan untuk kepentingan umum.

“Tuntutan itu sudah cukup ringan sebenarnya, itu pun tidak harus dikerjakan sekaligus,” ungkapnya.

Sementara, Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo berharap agar pihak perusahaan mempertimbangkan lagi tuntutan masyarakat adat. Pasalnya, tuntutan perbaikan jalan juga untuk kepentingan umum.

Begitu juga dengan pembangunan rumah Betang merupakan upaya untuk melestarikan kearifan lokal. Sehingga setiap perusahaan juga harus punya tanggungjawab untuk turut melestarikannya. (FAHRUL/B-11)

Berita Terbaru