Menteri Bintang menyampaikan bahwa ekonomi digital sangatlah penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di negara-negara ASEAN.

“Strategi yang relevan dalam meningkatkan inklusi keuangan digital perempuan, harus dikoordinasikan dengan strategi digitalisasi yang lebih luas, dan menyentuh strategi inklusi keuangan di negara-negara ASEAN,” tutur Menteri Bintang.

Lebih lanjut, Menteri Bintang menekankan pentingnya mengintegrasikan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak ke dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan di kawasan ASEAN, hal ini sejalan dengan strategi nasional Indonesia pada isu pemberdayaan perempuan dan perlidungan anak.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengungkapkan ASEAN menjadi salah satu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi digital yang sangat pesat, termasuk Indonesia dengan jumlah pengguna platform digital yang sangat besar.

“Di tengah pertumbuhan yang sangat cepat ini, kita harus menjamin pemanfaatannya yang inklusif. Kelompok perempuan harus memiliki kesetaraan akses pada platform digital, serta berperan maksimal mengambil manfaat dalam ekonomi digital. Kesenjangan gender dalam ekonomi digital harus dipecahkan. Kesetaraan gender dalam ekonomi digital harus ditingkatkan. Tantangan ini harus menjadi perhatian kita bersama dari seluruh negara di ASEAN untuk mewujudkan ekonomi dan keuangan yang inklusif bagi perempuan,” tegas Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo menyampaikan Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam membangun keuangan yang inklusif, di antaranya melalui program Mekaar, program layanan pinjaman modal untuk perempuan pelaku usaha mikro dan usaha ultra mikro, serta meningkatkan akses pembiayaan perempuan UMKM melalui program Bank Wakaf Mikro, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pengalaman tersebut, menunjukan bahwa akses perempuan menuju ekonomi digital memerlukan 3 (tiga) prasyarat dasar, pertama pemerataan infrastruktur digital, kedua literasi digital ketiga memperbanyak pelatihan-pelatihan dan pengembangan keterampilan perempuan dalam kewirausahaan.

“Pertemuan AMMW ke-4 bukan saja menegaskan komitmen negara-negara ASEAN pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan, tapi juga memperkokoh posisi perempuan ASEAN di era disrupsi teknologi dan perkembangan ekonomi digital yang sangat pesat saat ini. Saya berharap forum ini bisa menjadi ajang untuk saling belajar, saling bertukar pengalaman melalui penguatan perempuan dan inklusi keuangan dalam digital untuk kemajuan perlindungan dan pemberdyaan perempuan di kawasan ASEAN,” pungkas Presiden Joko Widodo.

Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri Negara-negara ASEAN tentang Perempuan (AMMW) ke-4 terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan sejak 5-15 Oktober 2021. Kemen PPPA sebagai Ketua Penyelenggara bekerjasama dengan Sekretariat ASEAN, ACW, UNESCAP, Universitas Parahyangan, MicroSave Consulting, dan AWEN, berhasil menggelar Side Events AMMW ke-4 dengan melibatkan 2.000 peserta webinar yang secara aktif membahas berbagai isu terkait ekonomi digital dan inklusi keuangan sebagai tema utama AMMW ke-4 tahun ini. Hasil webinar tersebut menghasilkan sejumlah temuan utama dan rekomendasi untuk memetakan langkah selanjutnya guna mendorong dan mempercepat peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam ekonomi digital.

Pertemuan AMMW ke-4, dihadiri oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, Dato Lim Jock Hoi; Ketua AMMW ke-3 dari Vietnam, Dao Ngoc Dung, Sekretaris Eksekutif UN ESCAP, Armida Alisjahbana, serta para Ketua Delegasi/Menteri perwakilan 10 negara ASEAN, yaitu Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam termasuk Indonesia yang menyampaikan kemajuan terkait program pemberdayaan dan perlindungan perempuan juga anak yang telah dilaksanakan di negara masing-masing.

ANTARA