CORE Nilai Penegakan Hukum Perkecil Gerak Pinjaman Online Ilegal

Oleh ANTARA
22 Oktober 2021 - 21:20 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Peneliti ekonomi senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy menilai penegakan hukum yang tegas oleh OJK dan Polri telah mempersempit gerak pelaku pinjaman online ilegal.

"Seharusnya pinjaman online ilegal ini geraknya akan lebih sedikit karena pengawasan dilakukan dua otoritas besar yakni Satgas Investasi OJK dan Polri yang baru-baru ini membentuk Satgas Penanganan Pinjol Ilegal," kata Yusuf, Jumat 22 Oktober 2021.

Yusuf berpendapat kehadiran satgas khusus pemberantasan pinjol ilegal tersebut akan memperkuat koordinasi antara lembaga terkait untuk pengawasan pinjaman online. Selain juga menunjukkan adanya urgensi untuk memberantas pinjol ilegal yang semakin menjamur di masyarakat.

"Ada juga wacana untuk moratorium ya penanganan penerbitan izin pinjaman online baru misalnya. Nah, ini merupakan pendekatan pendekatan yang perlu diapresiasi yang dalam hal ini memperkecil ruang gerak pinjaman online ilegal," ujarnya.

Kendati pengawasan oleh OJK dan Polri mampu menekan keberadaan pinjol ilegal, Yusuf mengingatkan pemerintah tak lengah karena jika pengawasan kembali kendor tidak menutup pinjol ilegal akan kembali muncul di tengah masyarakat.

Dia menyarankan pemerintah untuk mengatasi akar permasalahan dari maraknya pinjol ilegal yakni literasi keuangan masyarakat.

Yusuf menyarankan agar OJK dan pihak terkait kembali mengevaluasi sosialisasi produk-produk keuangan termasuk pinjaman online yang mungkin belum efektif bagi masyarakat.

"OJK perlu melihat kembali tingkat literasi keuangan masyarakat secara luas. Apakah kemudian sudah aware terhadap risiko-risiko yang bisa muncul dari sektor keuangan termasuk di dalamnya online ini apalagi yang ilegal," tuturnya.

Upaya pemberantasan pinjol ilegal gencar dilakukan setelah Presiden Jokowi meminta penindakan tegas terhadap pinjol ilegal dalam acara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Virtual Innovation Day 2021, Senin (11/10/2021). Jokowi meminta OJK untuk menjaga momentum pertumbuhan industri jasa keuangan digital, dengan menciptakan ekosistem pinjol yang bertanggung jawab serta memiliki mitigasi risiko kuat.

Setelah instruksi tersebut banyak perusahaan pinjol ilegal yang digerebek polisi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan debitur atau para pemohon dana yang telah menggunakan pinjol ilegal diimbau untuk tidak membayar meski adanya penagihan. Hal tersebut dikarenakan pinjol ilegal tidak mengantongi izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

TAGS:

#Pinjaman Online Ilegal #CORE

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Normalisasi Sungai Baamang Telah Sampai di Muara

19 April 2024 - 15:50 WIB

PKS Kalteng Buka Peluang Koalisi dengan Partai Lain di Pilkada 2024

19 April 2024 - 15:40 WIB

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Tengah (Kalteng) membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai lain di Pilkada Kalteng 2024 baik Pilbup, maupun Pilwakot.

DPRD Kapuas Ikuti Bimtek Penerapan Perpres Nomor 5 Tahun 2023

19 April 2024 - 15:30 WIB

Unsur pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas mengikuti Bimbingan teknis atau Bimtek sejak tanggal 18 - 19 April 2024 di Harmoni One Hotel, Batam.

Dewan Dorong Pengembangan Museum di Kalteng

19 April 2024 - 15:20 WIB

Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Sri Neni Trianawati mendorong adanya upaya pengembangan museum yang ada di Kalteng oleh pemda baik provinsi, kabupaten dan kota melalui instansi terkait.

Pemkab Gunung Mas Gelar Rakordalev Realisasi APBD Triwulan I TA 2024

19 April 2024 - 15:10 WIB

Pemkab Gunung Mas gelar rapat rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi (rakordalev) realisasi pelaksanaan APBD triwulan I tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan di aula kantor Bapperida, Jumat, 19 April 2024.

Duwel Rawing Nilai Pramuka Penting Untuk Membina Generasi Muda

19 April 2024 - 15:00 WIB

Adanya aturan baru dari Kemendikbudristek RI yang tidak lagi menjadikan Pramuka sebagai ekstakulikuler wajib di sekolah menuai pro dan kontra bagi sejumlah kalangan.

Korban Tragedi Desa Bangkal, Tuntut Sidang Adat Basara Hai

19 April 2024 - 14:50 WIB

Ritual Basara Hai Maniring Tuntang Manetes Hinting Bunu di Desa Bangkal Kabupaten Seruyan, perlu dilaksanakan karena terjadi tragedi yang menimbulkan korban jiwa meninggal dunia, dan luka-luka.

RSUD Palangka Raya Naik Kelas, Pj Wali Kota Minta Peningkatan Layanan

19 April 2024 - 14:40 WIB

RSUD Palangka Raya telah resmi naik kelas dari tipe D menjadi tipe C. Perubahan ini menandai era baru dalam pelayanan kesehatan dengan harapan akan lebih banyak lagi masyarakat yang bisa mendapatkan layanan kesehatan berkualitas.

Pemprov Kalteng Siapkan 1000 KPR Subsidi untuk Guru

19 April 2024 - 14:30 WIB

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mengklaim tengah menyiapkan program 1000 rumah untuk guru melalui sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Pj Wali Kota Palangka Raya Apresiasi Dukungan DPRD dalam Pengesahan Raperda

19 April 2024 - 14:20 WIB

Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh DPRD terutama dalam kecepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan oleh Pemko.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilgub (Pemilihan Gubernur) Propinsi Sulawesi Tengah Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia