Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Karo Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Begini Kata Anggota DPR Terkait Penerapan Pajak Karbon

  • Oleh Danang Ristiantoro
  • 23 Oktober 2021 - 21:50 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Keuangan telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, yakni 26 persen di 2021 dan 29 persen pada 2030 mendatang.

Menindak lanjuti hal tersebut, pemerintah dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah sepakat mengenakan pajak Rp 30 per kilogram bagi penyumbang emisi karbon mulai 1 April 2022 mendatang.

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mengatakan, penerapan pungutan pajak karbon merupakan implementasi nyata dari prinsip polluter pay principles (PPP) yang memberi arah dalam pengaturan hukum lingkungan terkait peristiwa pencemaran.

"Prinsip PPP yakni menunjuk pada suatu kewajiban atau pembebanan kepada pencemar untuk membayar kerugian yang dialami korban. Jadi, kepada pihak-pihak yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, mereka juga wajib bayar kompensasinya," kata Mukhtarudin, Sabtu, 23 Oktober 2021.

Selain itu, penerapan pajak karbon tersebut dinilai sejalan dengan pasar dunia yang saat ini sudah bergerak dalam pengembangan ekonomi rendah karbon.

"Kita tahu bahwa pembangunan ekonomi Indonesia saat ini diarahkan ke pembangunan ekonomi yang rendah karbon," ungkapnya.

Menurut Mukhtarudin, paradigma baru pembangunan selain sejalan dengan komitmen global untuk mengurangi tingkat emisi karbon atau sesuai dengan Paris Agreement, juga diyakini akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional  yang terdampak pandemi Covid-19.

"Untuk itu, saya berharap Indonesia tidak memiliki alasan untuk menunda penerapan nilai ekonomi karbon, mengingat daya saing tidak melulu ditentukan oleh kualitas atau harga dari barang dan jasa. Tetapi sudah memperhitungkan biaya eksternalitas yang ditimbulkan seperti dari jejak emisi karbon barang dan jasa," jelasnya.

Jadi, lanjut dia, menunda penerapan nilai ekonomi karbon seperti penerapan pajak emisi dengan tujuan menjaga daya saing Indonesia, maka akan kontraproduktif dalam kerangka berpikir daya saing global saat ini.

"Saya kita penerapan pajak emisi menyadarkan kita akan pentingnya nilai ekonomi karbon bagi peningkatan daya saing Indonesia di kancah global," pungkasnya. (DANANG/B-7)

Berita Terbaru

Erick Beri Sinyal Positif Namun Tak Memaksa Naturalisasi Emil Audero

Erick Beri Sinyal Positif Namun Tak Memaksa Naturalisasi Emil Audero

  • 20 April 2024 - 06:20 WIB
Yulindra Dedy: Konflik Bangkal jadi Perhatian Serius DAD Kalteng

Yulindra Dedy: Konflik Bangkal jadi Perhatian Serius DAD Kalteng

  • 20 April 2024 - 06:00 WIB
Pemkab Pulang Pisau Dapat Bantuan Videotron dari Pemprov Kalteng

Pemkab Pulang Pisau Dapat Bantuan Videotron dari Pemprov Kalteng

  • 20 April 2024 - 05:00 WIB
Perumda Air Minum Tirta Seruyan Lakukan Pembersihan Reservoar

Perumda Air Minum Tirta Seruyan Lakukan Pembersihan Reservoar

  • 20 April 2024 - 04:00 WIB
Disarpustaka Kapuas Budi Daya Sayuran dengan Metode Hidroponik

Disarpustaka Kapuas Budi Daya Sayuran dengan Metode Hidroponik

  • 20 April 2024 - 03:00 WIB
Dewan Dorong Pengembangan Potensi Pertanian Lebih Luas di Kalteng

Dewan Dorong Pengembangan Potensi Pertanian Lebih Luas di Kalteng

  • 20 April 2024 - 02:00 WIB
Pj Sekda Seruyan Sambut Kunjungan Danlanud Iskandar Pangkalan Bun

Pj Sekda Seruyan Sambut Kunjungan Danlanud Iskandar Pangkalan Bun

  • 20 April 2024 - 01:00 WIB
KPU Pulang Pisau Rekrut Anggota PPK dan PPS untuk Pilkada 2024

KPU Pulang Pisau Rekrut Anggota PPK dan PPS untuk Pilkada 2024

  • 20 April 2024 - 00:00 WIB
Satsamapta Polresta Palangka Raya Patroli ke SPBU

Satsamapta Polresta Palangka Raya Patroli ke SPBU

  • 19 April 2024 - 23:52 WIB
Dua Anggota Kodim 1013 Muara Teweh Pindah Satuan ke Kodam V Brawijaya

Dua Anggota Kodim 1013 Muara Teweh Pindah Satuan ke Kodam V Brawijaya

  • 19 April 2024 - 23:41 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri