Kemenkes Butuh Tambahan 30 Juta Dosis Sinovac untuk Vaksinasi Anak

Oleh ANTARA
03 November 2021 - 23:31 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Kesehatan memperkirakan kebutuhan vaksin Sinovac tambahan untuk kelompok sasaran vaksinasi COVID-19 usia 6-11 tahun berkisar 25 hingga 30 juta dosis.

"Kita harus melakukan upaya pemenuhan vaksin ini dengan menambah sekitar 25-30 juta dosis tambahan vaksin Sinovac karena pesanan yang saat ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan vaksin pada rentang usia anak," kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, Rabu 3 November 2021.

Dia mengatakan vaksin yang tersedia saat ini masih diprioritaskan untuk kalangan dewasa dan lansia sebab lebih berisiko sakit berat.

"Fokus kita adalah pemberian vaksinasi pada dewasa dan lansia yang memang akan sakit berat dan kematiannya lebih tinggi risikonya 3-5 kali lipat dibandingkan anak-anak," katanya.

Nadia mengatakan vaksinasi pada usia anak belum digelar dalam jangka dekat sebab Kemenkes masih konsultasi untuk mendapatkan rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) serta Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan profesi lainnya.

Konsultasi itu untuk memastikan teknis pelaksanaan vaksinasi untuk rentang usia 6-11 tahun, seperti proses skrining, penanganan efek samping hingga dosis yang dibutuhkan.

Saat ditanya terkait waktu pelaksanaan vaksinasi anak, Nadia memperkirakan program tersebut bergulir pada 2022 jika seluruh persiapan telah diselesaikan.

"Kita belum tahu ini masih menunggu perhitungan sasaran dan dari Sinovac mungkin awal tahun 2022," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan Bio Farma sebagai pemilik izin edar dari vaksin COVID-19 Sinovac berupaya untuk menjamin ketersediaan vaksin usai diberlakukannya penggunaan vaksin untuk anak usia 6-11 tahun.

“Bio Farma menjamin ketersediaan vaksin Sinovac untuk anak seperti pada pendistribusian vaksin sebelumnya, kami akan melakukan pendistribusian, setelah program ini disahkan dan saat kami mendapatkan perintah pengalokasian dari Kemenkes," katanya.

TAGS:

#Kemenkes #Vaksinasi Anak #Vaksin Sinovac

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Edy Pratowo Harap Hasil Positif PKDN Sespimpti POLRI Dikreg ke-33

24 April 2024 - 01:00 WIB

Mereka terdiri dari 76 orang perwira POLRI, 19 orang dari TNI dan selebihnya dari Kemenkum HAM dan Kejaksaan.

Wagub Kalteng Ajak Sukseskan Pilkada Serentak November 2024

24 April 2024 - 00:00 WIB

Edy menilai suksesnya Pesta Demokrasi tersebut, merupakan tanggung jawab bersama karena Pilkada ini sangat krusial bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah.

Pj Bupati Kapuas Hadiri Perayaan Dharma Santi Nyepi di Basarang

23 April 2024 - 23:51 WIB

Pj Bupati KapuasErlin Hardi didampingi Pj Ketua TP PKK Kapuas Agustina Erlin Hardi dan sejumlah Kepala OPD Kabupaten Kapuas menghadiri perayaan Dharma Santi Nyepi Tahun Baru Saka 1946, yang digelar Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Kapuas.

Kalteng jadi Salah Satu Lokus PKDN Sespimpti Polri

23 April 2024 - 23:41 WIB

Dia menilai tema PKDN Sespimti sangat relevan dengan kondisi faktual saat ini dengan pesta demokrasi yang masih akan terus berjalan.

Kapolsek Pahandut: Isu Pembakaran Rumah di Komplek Puntun Adalah Hoax

23 April 2024 - 23:31 WIB

Dalam hal ini, video klarifikasi dari akun Instagram milik AS telah memperjelas bahwa isu pembakaran rumah di Komplek Puntun adalah hoax.

Wagub Kalteng Ingatkan Asas Good Governance Pengadaan Barang dan Jasa

23 April 2024 - 23:20 WIB

Proses pengadaan barang jasaperluberjalan dengan cepat, mudah, tidak berbelit-belit, serta mudah di kontrol dan mudah diawasi.

Mukarammah Ajak Masyarakat Palangka Raya untuk Merayakan Hari Buku Sedunia dengan Membaca

23 April 2024 - 23:11 WIB

Dengan membaca, diharapkan masyarakat dapat terus mengembangkan diri dan memperoleh pengetahuan baru yang bermanfaat.

Pemprov Kalteng Klaim Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Berpredikat Baik

23 April 2024 - 23:00 WIB

Edy menyampaikanreformasi birokrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa diukur berdasarkan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa.

Komisi A DPRD Kobar Kaji Banding Pengelolaan Dana CSR

23 April 2024 - 22:51 WIB

Menurut Politisi Partai Golkar, pengelolaan dana CSR sendiri di kelola oleh pihak Eksekutif khususnya SOPD terkait, tetapi DPRD Kobar sesuai tugas dan fungsinya sebagai

Edy Pratowo: MCP Kalteng Capai 91,81 Persen

23 April 2024 - 22:41 WIB

MCPmenjadjsalah satu tolok ukur bagi KPK-RI dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsidengan 8area intervensi

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia