BORNEONEWS, Kuala Kurun – Sekda Gunung Mas, Yansiterson mengatakan kebijakan Satu Data Indonesia penting untuk dilaksanakan mengingat bahwa semua di daerah bahkan di pusat sekalipun mengalami permasalahan yang sama terkait data tersebut.

“Permasalahan yang sama yang dimaksud yakni mulai dari data yang belum berkualitas yang belum memenuhi standar dan tidak adanya metadata,” ujarnya dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten II Setda Gumas, Richard saat membuka Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Selasa 30 November 2021.

Kemudian sistem basis data sektoral yang belum terpadu, sebagai contoh adalah data mengenai kependudukan, yaitu jumlah penduduk, pasti akan berbeda apabila disandingkan antara data dari dinas yang menangani kependudukan dengan BPS.

Hal ini perlu dicermati, bukan sebagai membenarkan satu dibandingkan dengan yang lain, namun bagaimana mampu membedakan data tersebut untuk tujuan dan keperluan apa, karena perbedaan data tersebut berada pada standarisasi dan fokus yang tidak sama.

Selanjutnya tidak seragamnya kode referensi data induk, data sulit diakses dan tidak terintegrasi secara terpadu, ketidakjelasan unit pengelola data; dan tata kelola data dalam internal unit pengelola data.

Sejak 2004 kerangka berpikir terkait data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sudah diamanatkan masuk pada perencanaan pembangunan.