Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Pematangsiantar Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Wakil Ketua MPR: Kemerdekaan Palestina Jadi Urusan Indonesia

  • Oleh ANTARA
  • 06 Desember 2021 - 23:31 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina menjadi urusan Indonesia sehingga dirinya merasa aneh jika ada yang bilang bahwa Palestina bukan urusan Indonesia.

"Itu menandakan bahwa orang tersebut tidak memahami Pancasila dan UUD serta sejarah bangsa, apalagi Palestina adalah negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena itu, sudah semestinya, bangsa Indonesia membalas kebaikan budi Palestina," kata Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya, Senin 6 Desember 2021.

Pernyataan itu disampaikan HNW pada sosialisasi Empat Pilar MPR RI kerjasama MPR dengan Yayasan Pendidikan Islam Sirojul Mubtadiin Alfikri, Jakarta, Sabtu (5/12/2021).

Dia menegaskan bahwa para Bapak Bangsa tidak pernah berhenti berjuang karena terus berjuang, termasuk setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaan.

Menurut dia, para Bapak bangsa juga istiqamah, menerima dan menerapkan seluruh kesepakatan yang sudah di ambil, salah satunya ditunjukkan Bung Karno.

"Pada pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, Ir. Soekarno tidak mengundang utusan dari Israel. Dia lebih memilih mengundang perwakilan Palestina. Alasannya, karena saat itu Palestina masih belum merdeka, dan dalam masa penjajahan Israel," katanya.

HNW menilai Bung Karno konsisten terhadap cita-cita kemerdekaan yang ditetapkan bersama bapak dan ibu bangsa lainnya dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu "sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.

Pada kesempatan itu Hidayat juga menyoroti tugas dan fungsi MPR melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI karena setiap warga negara berhak mengikuti sosialisasi, terlepas dari apapun agama, ras dan asal usulnya.

"Karena dengan ikut sosialisasi, masyarakat jadi tahu dan paham mengenai dasar dan ideologi negara dan konstitusi tertinggi di Indonesia. Dengan begitu masyarakat bisa ikut mengawasi praktek berbangsa dan bernegara dan turut melempangkannya jika ada yang membelok dari yang seharusnya," ujarnya.

ANTARA

Berita Terbaru