"Jadi ketika unsur tidak valid, versi kami bahwa dakwaan tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sah. Pada intinya kami meminta terdakwa dibebaskan," ujarnya.

Sementara itu, Nugraha Kalisa Marsetio menambahkan bahwa penghitungan kerugian negara berdasarkan audit oleh BPKP, penghitungan fisik yang terungkap di persidangan adalah berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

"Tetapi RAB tersebut tidak pernah terungkap di persidangan. Inilah yang menjadi dasar kami bahwa penghitungan fisik oleh ahli tersebut dan kami meminta terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan," katanya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Teras pidana penjara selama 5 tahun dan 2 bulan, pidana denda Rp250 juta subsider 6 bulan penjara.

Selain itu, jaksa juga menuntut pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp239.739.300 subsider 2 tahun dan 6 bulan penjara.

Diketahui, Teras didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Desa Hanjak Maju pada tahun 2019. Ia didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp269.739.300. (APRIANDO/B-7)