Luhut Kaji Opsi Perpanjang Masa Karantina WNI Jadi 14 Hari

Oleh ANTARA
21 Desember 2021 - 06:20 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah mengkaji opsi untuk memperpanjang masa karantina Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri yang sebelumnya 10 hari menjadi 14 hari.

"Pemerintah sangat mempertimbangkan untuk meningkatkan masa karantina menjadi 14 hari jika penyebaran varian Omicron semakin meluas. Jadi saya mohon kita semua menahan diri, kita tidak ingin mengulangi masa yang begitu mencekam pada Juli tahun ini," katanya dalam konferensi pers PPKM secara daring di Jakarta, Senin.

Koordinator PPKM Jawa Bali itu mengatakan pemerintah mulai melihat peningkatan kedatangan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dari berbagai negara di beberapa pintu masuk Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk kedatangan menuju Indonesia baik udara, darat maupun laut.

"Kita juga terus mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri yang tidak esensial. Saya ulangi, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri karena begitu parahnya keadaan sekarang mengenai Omicron di seluruh dunia," tegasnya.

Untuk mengantisipasi melonjaknya PPLN yang tiba di Indonesia, pemerintah juga akan kembali menyiapkan tempat-tempat atau wisma karantina baru untuk menjaga agar kondisi kepulangan mereka tetap kondusif dan sesuai protokol yang ada.

"Pemerintah juga sedang menyiapkan, Kepala BNPB, sedang menyiapkan kesiapan Bandara Juanda Surabaya sebagai pintu masuk baru bagi PPLN yang akan pulang ke Tanah Air," katanya.

Luhut memastikan kasus Covid-19 di Indonesia masih berada pada tingkat yang rendah setelah ditemukannya kasus pertama Omicron di Indonesia.

Per Senin (20/12), Indonesia telah melawati 157 hari sejak puncak kasus varian Delta yang lalu. Demikian pula angka penularan yang menunjukkan terkendalinya pandemi Covid-19.

Selain itu, kasus aktif dan perawatan di rumah sakit Jawa Bali juga masih menunjukkan tren penurunan. Tidak hanya itu, cakupan vaksinasi umum dan lansia di Jawa Bali juga terus meningkat.

Namun, pemerintah juga terus mendorong beberapa daerah di Jawa Bali yang tingkat vaksinasi COVID-19 dosis ke-1-nya masih di bawah 50 persen.

"Meski kasus terkendali pada tingkat rendah, pemerintah akan terus memantau secara ketat perkembangan kasus, terutama mengantisipasi lonjakan karena varian Omicron. Pemerintah tetap akan menggunakan PPKM level sebagai basis pengetatan kegiatan masyarakat," tutup Luhut.

ANTARA

TAGS:

#Luhut Binsar Pandjaitan #Masa Karantina

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pemerintah Pastikan Harga BBM tak Naik Walau Ada Konflik Iran-Israel

17 April 2024 - 06:00 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) setidaknya hingga Juni 2024, meskipun konflik Iran-Israel berpotensi mengganggu pasokan dan meningkatkan harga minyak dunia.

Bawaslu RI Siap Hadapi 270 Perkara PHPU Pileg 2024

17 April 2024 - 05:00 WIB

Selain itu, Bagjajuga menyiapkan jajaran panitia pengawas (panwas)ad hocdalam rangka persiapan khusus menghadapi PHPU Pileg di MK.

Peluang PPP Gabung Prabowo-Gibran Diputus Lewat Mukernas

17 April 2024 - 04:00 WIB

Rommy mengatakan pernyataan Plt. Ketua Umum (Ketum) PPP Muhammad Mardiono bahwa PPP siap bergabung dengan Prabowo-Gibran belum dibahas secara resmi di internal partai. Namun begitu, pernyataan tersebut diakui Rommy sebagai refleksi sikap mayoritas fungsionaris PPP.

Pemerintah Tahan Kenaikan Harga BBM di Tengah Konflik Timur Tengah

17 April 2024 - 03:00 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan pemerintah masih menahan kenaikan harga BBM di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada gejolak harga minyak dunia.

AHY akan Keliling Indonesia Ungkap Kejahatan Pertanahan

17 April 2024 - 02:00 WIB

Sejak dilantik sebagai menteri pada Februari lalu, AHY telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah di Indonesia untuk meninjau pelayanan pertanahan dan menyerahkan langsung sertifikat tanah kepada masyarakat.

Megawati Sampaikan Surat Amicus Curiae kepada MK

17 April 2024 - 01:00 WIB

Sementara itu, selaku perwakilan MK, Immanuel Hutasoit pun menerima surat tersebut dan mengatakan akan menyampaikannya kepada Ketua MK Suhartoyo pada Selasa siang.

KPU Telah Serahkan 139 Alat Bukti Selama Sidang Sengketa Pemilu 2024

17 April 2024 - 00:00 WIB

Mahkamah Konstitusi membuka tahapan penyampaian kesimpulan dalam bagian penanganan perkara PHPU Pilpres 2024 setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara tersebut.

Pemkab Gunung Mas Perbaiki Jembatan Antar Kecamatan

16 April 2024 - 23:50 WIB

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng), menyiapkan anggaran sekitar Rp3,1 miliar untuk memperbaiki jembatan Sei Rawi II, penghubung antar kecamatan di kabupaten setempat.

Kendaraan Tanpa Pelat Nomor Akan Diserahkan ke Reskrim

16 April 2024 - 23:40 WIB

Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kotawaringin Timur (Kotim) akan menyerahkan kendaraan tanpa pelat yang tidak bisa menunjukan surat surat kendaraan kepada Satreskrim.

BP2MI Usulkan Penambahan Nominal Bebas Pajak Barang Kiriman PMI

16 April 2024 - 23:30 WIB

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengatakan sudah mengusulkan penambahan nominal pembebasan bea masuk atau bebas pajak pertambahan nilai untuk barang-barang milik Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari 1.500 dolar AS menjadi 2.500 dolar AS.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Gorontalo Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia