BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) baru saja mencabut 192 usaha konsesi kawasan hutan. 

Izin usaha ini menguasai 1.369.567 hektare, namun dinilai menelantarkan lahan dan tidak mempunyai rencana kerja. Keputusan itu berlaku per 6 Januari 2022.

Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Komunikasi dan Publikasi GAPKI Kalteng, Siswanto menilai pencabutan hak guna usaha (HGU) tidak bisa serta merta begitu saja. 

Sebab untuk mendapatkan izin HGU banyak tahapan dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga dalam pencabutan harus melalui sejumlah proses tahapan tidak bisa secara kolektif, larena saat mendapatkan izin dari awal sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

Hal itu membuat Kementrian LHK seharusnya tidak bisa mencabut izin perusahaan pemegang HGU. Maka investor termasuk perusahaan perkebunan kelapa sawit dilindungi UU No 27 Tahun 2006 tentang Investasi. 

Dia menyebut seharusnya berupaya mempermudah investasi dan pembangunan ekonomi, serta menciptakan lapangan pekerjaan dan menjamin pekerja tetap dapat bekerja.

“Saya hanya menyayangkan, keputusan dari Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan. Jangan sampai malah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengubah kewenangan Menteri Kehutanan dalam pasal 4 ayat 3 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,” sebut Siswanto melalui rilisnya, Minggu 9 Januari 2022. 

Dia menyebut adanya pencabutan konsesi kawasan itu dinilai hanya akan menimbulkan konflik baru di sektor perkebunan kelapa sawit. Tentunya berkaitan dengan nasib ratusan ribu karyawan dan keluarga yang menggantungan hidupnya di perkebunan tersebut. Dikhawatirkan akan terjadi pemutusan hubungan kerja massal. 

"Belum lagi perkebunan kelapa sawit yang masih memiliki tanggungan di bank, maka akan terjadi kredit macet skala besar. Dampak pencabutan itu akan sangat luas tidak hanya bagi masyarakat melainkan bagi sejumlah kalangan," tegasnya. 

Siswanto menuturkan pasca terbitnya HGU maka KLHK tidak memiliki kewenangan lagi menarik kembali izin yang telah dikeluarkan, setidaknya ada proses seandainya memang terpaksa mencabut izin tersebut.