"Saya katakan, nilai kemanusiaan tadi yang harus diutamakan,” tegas mantan Ketua Bapemperda DPRD Kotim ini.

Ia juga mengingatkan agar rumah sakit memberikan fasilitas pelayanan kesehatan bagi warga tidak mampu. Khusus untuk kondisi gawat darurat, rumah sakit tidak boleh menolak dan menarik uang muka dari pasien.

Menurut Dadang, adanya BPJS yang sudah dibayarkan pemerintah, pelayanan kesehatan sesuai standar rumah sakit yang berorientasi pada kepentingan pasien menjadi acuan. Hal tersebut mengacu pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Dadang juga menekankan kepada Dewan Pengawas yang ada di RSUD Murjani untuk aktif mendengarkan keluhan dari masyarakat dan pasien. 

Hal tersebut, kata dia, semata untuk menjadikan RSUD Murjani  menjadi lebih baik dan maksimal dalam pelayanan publiknya. 

"Bagaimanapun kita harus dorong maksimalkan pelayanan untuk mengimbangi megah dan mewahnya gedung RSUD tersebut,” tandasnya. (NACO/B-7)