Pengamat di Kotim Nilai Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Tidak Berlaku Bagi HGU

Oleh Naco
16 Januari 2022 - 04:00 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik di Kabupaten Kotawaringin Timur, M Gumarang menilai Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Nomor 1 Tahun 2022 tidak berlaku bagi hak guna usaha (HGU).

Dia menuturkan, SK itu tentang Pencabutan Izin Konsensi Kawasan Hutan Sektor Pertambangan, Sektor Usaha Kehutanan/Perkayuaan/ Hutan Tanaman Industri, Sektor Perkebunan Kelapa Sawit dan Sektor Wisata seluas 3,1 juta hektar dan termasuk didalamnya 1,7 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit.

Menurut Gumarang, berita tersebut telah beredar di berbagai platform komunikasi digital yang menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat dan berpotensi rawan kegaduhan, bahkan konflik sosial yang bisa mengganggu stabilitas Negara.

Dia melanjutkan, akibat beredarnya SK Menteri LHK yang dinilai masih mentah dan tak layak menjadi konsumsi publik, harus diluruskan melalui klarifikasi oleh pihak KLHK.

"Kita sangat mendukung niat baik kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan perbaikan terhadap penggunaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik," katanya, Sabtu, 15 Januari 2022.

Itu, kata dia, bisa dilakukan melalui penertiban terhadap penggunaan izin konsensi kawasan yang tidak produktif atau tidak ada kegiatan di lapangan (tidak dikelola) atau diterlantarkan dan/atau menyalah gunakan peruntukan yang tidak sesuai izin untuk dicabut, dan untuk ditata kembali yang lebih baik.

Kebijakan tujuan baik tersebut harus melibatkan pemerintah daerah dan instansi/lembaga terkait dalam melakukan evaluasi, pengecekan di lapangan terhadap kegiatan penggunaan izin kawasan yang diberikan oleh KLHK kepada investor atau pelaku usaha, apakah sudah sesuai ketentuan atau melanggar ketentuan. Ini, lanjut dia, harus jelas sebagai bahan evaluasi dan/atau pencabutan izin.

Masalah pemberian izin kawasan memang kewenangan Menteri LHK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

"Namun tidak semua izin kawasan yang di berikan oleh Menteri LHK bisa ditarik kembali atau dicabut," tegasnya.

Seperti izin Pelepasan Kawasan Hutan yang sudah menjadi Hak Guna Usaha (HGU) misalnya Perkebunan Kelapa Sawit, karena kawasan hutan tersebut sudah dilepas, maka statusnya bukan kawasan hutan lagi, dan menjadi ranahnya Menteri ATR/BPN yang memiliki kewenangan menerbitkan HGU tersebut sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

TAGS:

#Pengamat #Izin Konsesi Kawasan #HGU

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Waktu Tidur yang Ideal untuk Menjaga Kesehatan

18 April 2024 - 13:00 WIB

Ketua Umum Terpilih PP Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengemukakan bahwa sebaik-baiknya waktu untuk tidur malam adalah dari pukul 20.00 atau 21.00 sampai pukul 04.00 atau 05.00.

Polresta Palangka Raya dan Polsek Rakumpit Amankan 12 Paket Diduga Sabu

18 April 2024 - 12:50 WIB

Erdogan: Israel Lampaui Hitler karena Tewaskan 14.000 Anak di Gaza

18 April 2024 - 12:40 WIB

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Rabu menyebut Israel telah mengalahkan pemimpin Nazi-Adolf Hitler, dengan menewaskan lebih dari 14.000 anak tak berdosa di Gaza.

Awali Audit Rinci di Seruyan , BPK Gelar Entry Meeting

18 April 2024 - 12:30 WIB

Mengawali pemeriksaan atau audit terperinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalteng menggelar Entry Meeting.

Kementan Optimalisasi Lahan Rawa Antisipasi Darurat Pangan

18 April 2024 - 12:20 WIB

Kementerian Pertanian (Kementan) menggencarkan program optimalisasi lahanrawa sehingga bisa meningkatkan produktivitas pertanian salah satunya di daerah Papua Selatan, sekaligus untuk mengantisipasi darurat pangan.

Satpol PP dan Damkar Kapuas Gelar Apel Kesiapan Anggota Sekaligus Halal Bihalal

18 April 2024 - 12:10 WIB

Personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Kapuas telah melaksanakan Apel Kesiapan anggota setelah libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

KONI Targetkan Perbanyak Kegiatan Multicabang di Indonesia

18 April 2024 - 12:00 WIB

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat menargetkan memperbanyak kegiatan multicabangolahraga guna menggiatkan kembali budaya olahraga di Indonesia.

Mayat Seorang Pria Ditemukan di Dalam Parit di Sampit

18 April 2024 - 11:52 WIB

Warga yang berada di sekitar Jalan Jenderal Sudirman Km 14, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat pria yang belum diketahui identitasnya, Kamis, 18 April 2024.

Pos PGA Rekam 564 Gempa Dangkal Gunung Ruang

18 April 2024 - 11:40 WIB

Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) merekam sebanyak 564 kali gempa dangkal Gunung Ruang di Pulau Ruang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulaqesi Utara.

Marak Gangguan Kamtibmas, Polda Kalteng Ajak Tingkatkan Kewaspadaan

18 April 2024 - 11:30 WIB

Seiring dengan meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Palangka Raya, Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) Kombes Pol Erlan Munaji mengajak masyarakat Kalteng, khususnya Palangka Raya, untuk meningkatkan kewaspadaan.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Pangandaran Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia