Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Magelang Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Dinsos PMD Barito Utara Gelar Bimtek Keuangan dan Aset Desa

  • Oleh Ramadani
  • 27 Januari 2022 - 23:10 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh - Pemkab Barito Utara  melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan keuangan desa dan aset desa berbasis aplikasi Siskeudes dan Sipades tahun 2022, di Gedung Balai Antang Muara Teweh.

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Sekda Bidang Pemerintahan  dan Kesejahteraan rakyat Hj Siti Nornah Iriawaty, Ketua BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Bambang Ari Setiono, Unsur FKPD, Kepala OPD, serta Camat dan Kades Se Barito Utara.

Bupati Barito Utara H Nadalsyah dalam sambutan tertulisnya dibacakan Asisten  Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Hj Siti Nornah Iriawaty mengatakan, sesuai amanat UU nomor 6 tahun 2014 desa memiliki keistimewaan, untuk dapat mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul/tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan  NKRI.

“Pemerintahan desa merupakan struktur paling bawah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat,” katanya, Kamis 27 Januari 2022.

Diungkapkannya, pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi, tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa atau Siskeudes.

Tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa ini adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan desa untuk menata kelola keuangan desa secara optimal. “hal ini sebagai tolak ukur pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak keluar dari koridor peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Dikatakannya, selain Siskeudes, dalam bimbingan teknis ini juga diberikan materi tentang sistem pengelolaan aset desa atau yang lebih dikenal dengan Sipades. “Sipades ini adalah aplikasi resmi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk pengelolaan aset desa,” tuturnya.

Selain itu juga kata Hj Nornah, aplikasi ini adalah alat bantu bagi pemerintah desa untuk pengadministrasian dan inventarisasi aset desa berupa barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa.

Ia mengharapkan, dengan adanya aplikasi ini dapat menertibkan pengguna aset desa, agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, bagi pemerintah desa, serta mempermudah pemerintah desa dalam penyampaian laporan kekayaan milik desa. (RAMADHANI/B-5)

Berita Terbaru