Dan sekarang dalam pengelolaan aset desa  sudah diterapkan Sipades. “Apa yang selama ini dibelanjakan baik dari dana desa tentunya harus diadministrasikan, di inventarisasikan, bukan hanya sekedar pengadaan,” ucapnya.

Lanjutnya, Karena apa yang dibelanjakan  sebagai aset desa merupakan aset Negara, dan tentunya sebagai proses dalam pengalokasian sejak awal dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan jelas harus sesuai dengan aturan.

“Saya hanya mengingatkan kembali, beberapa hal, kami kebetulan di BPKP dalam pembinaan pengelolaan dana desa melalui Siskeudes  kami berperan sebagai consulting/membantu,” katanya.

Tapi, dalam hal adanya penyimpangan dalam penggunaan dana desa, BPKP juga melakukan audit. “kami juga melakukan penghitungan berapa sih kerugian Negara yang nantinya kami akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dengan Kepolisian dan Kejaksaan,” ujarnya.

“Bayak kasus yang kami temukan dalam pengelolaan dana desa, kenapa saya sangat ingin memberi peringatan kepada teman-teman semua pengelola dana desa,” ucapnya. 

Ia mengungkapkan, dalam pengelolaan dana desa, ada hal-hal yang sangat perlu diperhatikan dari sisi pengendalian intern yaitu adanya pemisahan tugas dan fungsi, “Jadi kalau di desa, dari perencanaan tentunya melibatkan musyawarah desa, bukan hanya satu, dua orang saja,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya ada pemisahan fungsi,  ada kepala desa, sekretaris desa, juga ada kaur keuangan dan ada pelaksana kegiatan. “Yang menyimpan uang harus terpisah yaitu kaur keuangan, yang memverifikasi suatu kegiatan adalah sekretaris desa, dan yang memotorisasi tentunya kepala desa bisa tidaknya dilaksanakan kegiatan, inilah peran yang harus berjalan dari perangkat desa,” tukasnya. (RAMADHANI/B-5)