BORNEONEWS, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mendesak harus ada langkah terobosan untuk memulihkan demokrasi di Myanmar.
 
"Kudeta terhadap demokrasi setahun lalu di Myanmar tentu mengganggu stabilitas dan kohesifitas ASEAN," kata Fadli Zon dalam keterangannya, Selasa 1 Februari 2022.
 
Fadli Zon beberapa waktu lalu diundang menjadi pembicara dalam webinar yang diselenggarakan Parlemen Eropa dalam rangka memperingati satu tahun kudeta yang dilakukan oleh Junta Militer di Myanmar.
 
Webinar berjudul ‘’Webinar of the European Parliament, one-year anniversary of the Myanmar coup’’ tersebut juga dihadiri Duta Besar Uni Eropa untuk Myanmar, Ranieri Sabatuci, perwakilan Parlemen Myanmar di Pengasingan (CRPH) Daw Myat Thida Htun dan jurnalis Myanmar pemenang Pulitzer Aye Min Tant.
 
Ketua BKSAP DPR RI menjelaskan dari perspektif politik dan keamanan sebagai lingkungan strategis Indonesia, stabilitas, perdamaian dan keamanan kawasan Asia Tenggara sangatlah penting.
 
Demokratisasi di kawasan menurutnya juga memiliki peran sentral dalam menjamin tercapainya agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs). Namun, perkembangan terkini di Myanmar masih jauh dari harapan.
 
Kekerasan oleh junta militer masih berlangsung mengakibatkan jatuhnya korban masyarakat sipil yang tak sedikit. Adanya potensi pecahnya perang sipil dalam skala besar, menjadi tak mudah untuk memelihara stabilitas, perdamaian dan keamanan yang diperlukan kawasan Asia Tenggara.

 
Selain itu dampak krisis di Myanmar sangat signifikan terhadap ekonomi, kemiskinan, keamanan pangan dan keamanan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini.
 
Politisi Gerindra itu juga mengingatkan semakin krisis berkepanjangan, semakin sulit menyelesaikan masalah kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya sejak 2017. Menurutnya, secara keseluruhan dampak krisis karena kudeta Junta Militer Myanmar tersebut, berpeluang meluas dan mengganggu stabilitas kawasan.
 
Anggota Komisi I DPR RI bidang Pertahanan, Politik Luar Negeri, Intelijen serta Informasi tersebut juga menegaskan harus ada sanksi tegas terhadap Junta Militer Myanmar bila mereka tak mau menerapkan Five-Point Consensus of ASEAN.
 
Sanksi juga harus dikenakan karena junta militer menunjukkan sikap tak memedulikan demokrasi. BKSAP DPR RI mendukung sikap ASEAN yang hanya memperbolehkan Myanmar untuk diwakili utusan non-politis dalam setiap sidang ASEAN.