Kasatpol PP Palangka Raya Sebut Sementara Tidak Bisa Bergabung di Tim Satgas Covid-19

Oleh Hendri
04 Februari 2022 - 15:00 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Palangka Raya, Benhur Pangaribuan menyebut, untuk sementara ini, pihaknya belum bisa bergabung di Tim Satgas Covid-19.

Dia mengatakan, Satpol PP tidak dapat menugaskan personel maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ke tim Satgas karena ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam struktur kepengurusan Satgas Covid-19.

"Kami sementara tidak bisa mengirim tim ke Satgas karena struktur kepengurusan yang dituangkan dalam SK terbaru tahun ini masih perlu perbaikan. Terkait perbaikan itu, kami sudah siapkan surat dan akan disampaikan ke pimpinan siang ini juga," kata Benhur kepada Borneonews.co.id, Jumat, 4 Februari 2022.

Menurut Benhur, SK yang diterima sebagai permintaan untuk bergabung pada bidang penindakan dan penegakan hukum pelanggaran peraturan daerah tersebut, berbenturan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satgas Covid-19 Daerah.

Selain itu, penerbitan SK juga tidak sesuai dengan norma hukum yang termaktub dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi.

"Kalau pembentukannya sudah sesuai dengan aturan dan sudah diperbaiki, maka nantinya kami siap untuk bergabung lagi demi mewujudkan penanganan pandemi yang terbaik bagi masyarakat," ungkapnya.

Benhur menambahkan, penanganan cepat dalam mengatasi Pandemi Covid-19 memang sangat diperlukan. Namun bertindak tepat serta sesuai aturan hukum yang berlaku, tidak dapat dikesampingkan.

"Kita menegakan aturan hukum jangan sampai melanggar hukum itu sendiri. Kami tidak ingin membuat gaduh, hanya saja penegakan Perda maupun Perda harus sesuai tupoksinya," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Perda, Djoko Wibowo menerangkan bahwa PPNS di instansinya hanya ada 4 orang. Tugasnya pun masih banyak, yakni menangani sekitar 240 Perda lainnya selain Perda Prokes.

"Kami hanya punya PPNS 4 orang dan 3 PPNS pada Dinas lain. Kalau semua ini kami kirim ke Satgas, lantas bagaimana dengan penegakan Perda yang lainnya," tandasnya. (HENDRI/B-7)

TAGS:

#Satpol PP Palangka Raya

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

PVMBG: Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro Meletus

17 April 2024 - 06:40 WIB

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan, Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan SitaroSulawesi Utara meletus.

Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem di Barito Timur 17-18 April 2024

17 April 2024 - 06:20 WIB

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG melalui Stasiun Meteorologi Sanggu mengingatkan masyarakat Barito Timur agar mewaspadai potensi cuaca ekstrem pada tanggal 17-18 April 2024.

Pemerintah Pastikan Harga BBM tak Naik Walau Ada Konflik Iran-Israel

17 April 2024 - 06:00 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) setidaknya hingga Juni 2024, meskipun konflik Iran-Israel berpotensi mengganggu pasokan dan meningkatkan harga minyak dunia.

Bawaslu RI Siap Hadapi 270 Perkara PHPU Pileg 2024

17 April 2024 - 05:00 WIB

Selain itu, Bagjajuga menyiapkan jajaran panitia pengawas (panwas)ad hocdalam rangka persiapan khusus menghadapi PHPU Pileg di MK.

Peluang PPP Gabung Prabowo-Gibran Diputus Lewat Mukernas

17 April 2024 - 04:00 WIB

Rommy mengatakan pernyataan Plt. Ketua Umum (Ketum) PPP Muhammad Mardiono bahwa PPP siap bergabung dengan Prabowo-Gibran belum dibahas secara resmi di internal partai. Namun begitu, pernyataan tersebut diakui Rommy sebagai refleksi sikap mayoritas fungsionaris PPP.

Pemerintah Tahan Kenaikan Harga BBM di Tengah Konflik Timur Tengah

17 April 2024 - 03:00 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan pemerintah masih menahan kenaikan harga BBM di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada gejolak harga minyak dunia.

AHY akan Keliling Indonesia Ungkap Kejahatan Pertanahan

17 April 2024 - 02:00 WIB

Sejak dilantik sebagai menteri pada Februari lalu, AHY telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah di Indonesia untuk meninjau pelayanan pertanahan dan menyerahkan langsung sertifikat tanah kepada masyarakat.

Megawati Sampaikan Surat Amicus Curiae kepada MK

17 April 2024 - 01:00 WIB

Sementara itu, selaku perwakilan MK, Immanuel Hutasoit pun menerima surat tersebut dan mengatakan akan menyampaikannya kepada Ketua MK Suhartoyo pada Selasa siang.

KPU Telah Serahkan 139 Alat Bukti Selama Sidang Sengketa Pemilu 2024

17 April 2024 - 00:00 WIB

Mahkamah Konstitusi membuka tahapan penyampaian kesimpulan dalam bagian penanganan perkara PHPU Pilpres 2024 setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara tersebut.

Pemkab Gunung Mas Perbaiki Jembatan Antar Kecamatan

16 April 2024 - 23:50 WIB

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng), menyiapkan anggaran sekitar Rp3,1 miliar untuk memperbaiki jembatan Sei Rawi II, penghubung antar kecamatan di kabupaten setempat.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Software Pemenangan Pilkada 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia