Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Pesawaran Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Aturan JHT Dinilai Memberatkan Pekerja

  • Oleh Apriando
  • 16 Februari 2022 - 19:10 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dinilai memberatkan masyarakat karena JHT baru bisa dicairkan jika peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai usia 56 tahun.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H Junaidi Akik mengatakan aturan yang dibuat pemerintah terlalu memberatkan pekerja.

"Itu sangat memberatkan, mestinya pekerja harus menikmati apa yang menjadi haknya, kapan dia menikmati jika harus menunggu usia 56 Tahun, apalagi jika terkena PHK," katanya. Rabu, 16 Febuari 2022

H Junaidi Akik menerangkan Putusan MK tentang Undang-undang Cipta kerja No 11 tahun 2020 Isi itu inkonsitusional bersyarat dan meminta kepada pemerintah selama 2 tahun memperbaiki materi daripada Undang-undang tersebut.

Dalam hal tersebut Juga pemerintah dilarang membuat kegiatan strategis dan masif. H Junaidi berpandangan PP No 2 tahun 2022 tersebut seharusnya sudah batal dan tidak bisa diterapkan. 

"Menunggu 56 Tahun baru diberikan. Kapan pekerja bisa menikmati hasilnya," ujarnya

Menurutnya, JHT itu adalah uang pekerja dan pengusaha yang seharusnya diatur dan diberikan haknya secara penuh tanpa ditunda-tunda, khususnya menunggu sampai menunggu usia 56 Tahun.

Ia mengharapkan pemerintah segera memperbaiki kebijakan yang ada tersebut dan memberikan kebutuhan akan perlindungan hari tua, baik melalui program JHT maupun program jaminan pensiun. Pemerintah perlu membuat dan menetapkan kebijakan yang mengembalikan program JHT sesuai dengan fungsinya.

"Saya harapkan itu segera diperbaiki, dan harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada, peraturan harus memberikan perlindungan bagi para pekerja," jelasnya. (APRIANDO/B-5)

Berita Terbaru