Mengapa Harus Ada Peraturan Ketenagakerjaan Nomor 2/ 2022 soal JHT

Oleh Jurnalis Warga
21 Februari 2022 - 18:20 WIB

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis aturan baru terkait pencarian dana jaminan hari tua (JHT) pada jumat (11/2/2022) kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat hari tua.

Dalam beleid tersebut, disebutkan bahwa dana jht baru bisa dicairkan ketika peserta berusia 56 tahun jht adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pension, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Ungkapan Ida fauziah selaku Menteri Ketenagakerjaan dalam CCN pada tanggal 14 Februari 2022 bahwa “jadi permenaker nomor 2 tahun 2022 memang yang baru di undangkan 4 februari kemarin di maksudkan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan kualitas perlindungan sosial terutama dalam hal ini jaminan hari tua bagi pekerja buruh di Indonesia artinya yang namanya JHT untuk benar-benar memastikan seluruh pekerja buruh mendapatkan jaminan sosial yang tepat manfaat di hari tuanya. Jadi, tidak benar juga kalau JHT ini gara-gara permenaker nomor 2 ini hanya dapat di klaim ketika pekerja buruh usianya 56 tahun tidak, permenaker 2 tahun 2022 ini tetap mengacu pada peraturan pemerintah sebelumnya yang diatasnya yaitu dimana JHT dapat di klaim ketika seorang pekerja buruh mengalami PHK yaitu 30% dapat di klaim dari manfaat JHTnya untuk kepentingan rumah sedangkan 10% dapat dimanfaatkan untuk manfaat-manfaat lainnya dan ini semuanya bentuknya cash. Jadi sekali lagi tidak benar dalam permenaker 2 ini menghambat atau mengurangi manfaat JHT bagi pekerja buruh sebelum usia 56 tahun tapi nanti ketika usia 56 tahun dimana ini di kategorikan sebagai masa tua seorang pekerja buruh seluruh manfaat JHTnya dapat dinikmati," ujarnya.

Lantas apakah yang tidak disetujui oleh para pekerja buruh Mengapa para pekerja buruh melakukan demonstrasi, apa yang menjadi keluhan mereka/apa yang mereka tidak setuju dengan beleid peraturan tersebut

Menurut saya para pekerja buruh tersebut tidak setuju dan sesuai dengan apa yang kita saksikan bersama bahwa para pekerja buruh ini tidak menerima paraturan tersebut mengapa demikian

Pertama, karena proses pencairan JHT pagi para pekerja buruh yang telah di PHK memerlukan waktu yang cukup lama, para pekerja buruh ini juga sangat membutuhkan uang tersebut. Memang peraturan tersebut baik namun, dengan masalah situasi saat ini masalah krisis ekonomi dan juga di tambah dengan situasi covid-19 saat ini tentunya para pekerja buruh tersebut yang telah di PHK sangat membutuhkan biaya hidupnya masing-masing dan juga secara pribadi kita memiliki tujuan yang berbeda-beda entah dia mendirikan sebuah usaha kecil-kecilan karena ia sekarang tidak bekerja, masa dia membutuhkan uang tersebut sekarang baru nanti di berikan setelah beberapa tahun kan gakk mungkin. Lagian itukan hasil kerja keras mereka atau hasil dari potongan gaji mereka lho kenapa mereka tidak bisa mengambil pada saat itu juga kebutuhan masing-masing orang kan kita tidak tau.

Kedua, adanya juga ketidak pahaman bagi pekerja buruh yang telah di PHK mengenai syarat dan proses yang harus di lalui dalam pencairan jaminan hari tua tersebut

Ketiga, mengapa tahun-tahun yang lalu itu JHT bisa dicairkan walaupun belum usia 56 tahun mengapa baru sekarang ada paraturan itu

Keempat, kalau memang para pekerja buruh tersebut telah setuju dengan proses peratuan yang telah ditetapkan sebelumnya mengapa harus ada peraturan baru kan aturan lama yang telah di jalankan sebelumnya tidak merugikan siapapun mengapa harus di tambah peraturan yang baru

Kalau memang ada prasangka atau kecurigaan para kemenker yang timbul atau ada isu yang timbul bahwa ada isu kalau seorang pekerja buruh tersebut telah di PHK dan pihak perusahaan tersebut membalikkan fakta bahwa pekerja tersebut bukan di PHK melainkan mengundurkan diri sehingga pekerja buruh tersebut tidak menerima tunjangan jaminan hari tua, maka dengan hali itu harus di tingkatkan lagi pengawasan mengenai hal itu bukan malah menambah persyaratan atau peraturan yang baru yang mungkin menyulitkan para pekerja buruh yang di PHK.

Menurut saya dalam menangani hal tersebut tidak usah lagi ada peraturan yang baru kalau memang tidak ada yang yang dirugikan terhadap peraturan lama yang sudah di jalankan sebelumnya dan kalau memang ada yang merasa dirugikan dalam aturan yang lama maka harus memberikan penjelasan- penjelasan yang baik kepada public baik itu melalui sosiali sasi atau melalui media yang dapat di pahami dan dimengerti publik.

Penulis: Niat Krisdayanti Telaumbanua/Mahasiswi Jurusan Hukum Administrasi Negara

TAGS:

#Jaminan Hari Tua #BPJAMSOTEK

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Kejari Kotim Tetapkan Acen Tersangka Pemalsuan AktePerusahaan

24 April 2024 - 05:40 WIB

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotawaringin Timur (Kotim) menetapkan Hok kim alias Acen sebagai tersangka atas kasus pemalsuan surat Akte Autehentik sebuah perusahaan, CV Pelita Indah.

Pria ini Ditemukan Pingsan Saat Mancing di Danau Indah Palangka Raya

24 April 2024 - 05:30 WIB

Seorang pria dievakuasi setelah pingsan akibat kelelahan saat memancing di Jalan Danau Indah, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Selasa sekitar pukul 18.30 WIB.

Hujan, Pembukaan Festival Budaya Marunting Batu Aji Sepi Pengunjung

24 April 2024 - 05:25 WIB

DPMD Kalteng Tegaskan Pentingnya Program Penguatan Pembangunan Desa

24 April 2024 - 05:00 WIB

Dia menjelaskan P3PD melalui programnya berfokus pada peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan desa.

BPP Paju Epat dan Babinsa TNI Demonstrasi Penggunaan Kultivator

24 April 2024 - 04:00 WIB

Kultivator adalah alat pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah. Kultivator atau yang juga disebut dengan traktor tangan bisa digunakan untuk mengubah permukaan tanah yang keras atau lahan kering menjadi tanah yang lembut serta subur.

Bahtiar Ujang Purnama Akui Peningkatan Rata-rata Monitoring Centre For Prevention Kalteng

24 April 2024 - 03:00 WIB

Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan korupsi daerah yang dilaporkan melalui MCP yang dapat diakses melaluiJAGA.ID.

Murid SDN 4 Tamiang Layang Raih Medali Emas National English and Science Olympic

24 April 2024 - 02:00 WIB

Sebelumnya pada 2023 Evan juga mendapatkan mendapatkan medali emas pada ajang yang sama.

Edy Pratowo Harap Hasil Positif PKDN Sespimpti POLRI Dikreg ke-33

24 April 2024 - 01:00 WIB

Mereka terdiri dari 76 orang perwira POLRI, 19 orang dari TNI dan selebihnya dari Kemenkum HAM dan Kejaksaan.

Wagub Kalteng Ajak Sukseskan Pilkada Serentak November 2024

24 April 2024 - 00:00 WIB

Edy menilai suksesnya Pesta Demokrasi tersebut, merupakan tanggung jawab bersama karena Pilkada ini sangat krusial bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah.

Pj Bupati Kapuas Hadiri Perayaan Dharma Santi Nyepi di Basarang

23 April 2024 - 23:51 WIB

Pj Bupati KapuasErlin Hardi didampingi Pj Ketua TP PKK Kapuas Agustina Erlin Hardi dan sejumlah Kepala OPD Kabupaten Kapuas menghadiri perayaan Dharma Santi Nyepi Tahun Baru Saka 1946, yang digelar Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Kapuas.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia