Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Situbondo Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Terkait Permasalahan Koperasi, Begini Kata Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim

  • Oleh Naco
  • 23 Februari 2022 - 11:10 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Ketua Fraksi PKB DPRD Kotawaringin Timur, M Abadi meminta agar Dinas Koperasi tidak mengesahkan kepengurusan koperasi Garuda Maju Bersama, hasil rapat yang diklaim sebagai rapat anggota luar biasa.

Pernyataan Abadi itu disampaikannya  setelah dirinya mendapatkan laporan dari masyarakat, di mana dewan pengawas melaksanakan rapat pergantian pengurus itu.

"Ini tidak sah karena yang berhak melaksanakan ini pengurus bukan pengawas," kata Abadi, Rabu, 23 Februari 2022.

Selain itu juga rapat yang dilaksanakan di Desa Tangkarobah, Kecamatan Mentaya Hulu itu tidak kourum, karena dari 500 anggota yang hadir hanya sekitar 125 orang saja.

Dikatakan Abadi jika mengacu kepada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor 19/PERM.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

Bahwa persyaratan kourum dalam rapat anggota bagian kesatu persyaratan rapat anggota Pasal 9 ayat (1) Rapat Anggota wajib dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas, ayat (2) juga menyebutkan Rapat Anggota koperasi primer wajib dihadiri oleh anggota yang tercatat dalam daftar anggota dan menandatangani daftar hadir.

Selain itu kata dia dalam Ayat (3) Rapat Anggota koperasi sekunder wajib dihadiri oleh wakil-wakil yang mendapat mandat tertulis dari rapat nggota koperasi yang menjadi anggotanya, ayat (4) Penyelenggara Rapat Anggota adalah pengurus atau panitia penyelenggara rapat anggota yang dibentuk oleh anggota yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga,

Sedangkan ayat (5) Rapat Anggota koperasi wajib menetapkan pimpinan dan sekretaris rapat yang berasal dari anggota, bukan berasal dari unsur pengurus dan pengawas, untuk memimpin jalannya Rapat Anggota.

Sementara kourum pada Pasal 10 menyebutkan rapat anggota koperasi wajib memenuhi kourum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Nah dari ketentuan itu banyak yang dilanggar, jika dinas koperasi mengesahkan mereka sama saja melakukan pelanggaran berjamaah," tukasnya. (NACO/B-7)

Berita Terbaru

Perumda Air Minum Tirta Seruyan Lakukan Pembersihan Reservoar

Perumda Air Minum Tirta Seruyan Lakukan Pembersihan Reservoar

  • 20 April 2024 - 04:00 WIB
Disarpustaka Kapuas Budi Daya Sayuran dengan Metode Hidroponik

Disarpustaka Kapuas Budi Daya Sayuran dengan Metode Hidroponik

  • 20 April 2024 - 03:00 WIB
Dewan Dorong Pengembangan Potensi Pertanian Lebih Luas di Kalteng

Dewan Dorong Pengembangan Potensi Pertanian Lebih Luas di Kalteng

  • 20 April 2024 - 02:00 WIB
Pj Sekda Seruyan Sambut Kunjungan Danlanud Iskandar Pangkalan Bun

Pj Sekda Seruyan Sambut Kunjungan Danlanud Iskandar Pangkalan Bun

  • 20 April 2024 - 01:00 WIB
KPU Pulang Pisau Rekrut Anggota PPK dan PPS untuk Pilkada 2024

KPU Pulang Pisau Rekrut Anggota PPK dan PPS untuk Pilkada 2024

  • 20 April 2024 - 00:00 WIB
Satsamapta Polresta Palangka Raya Patroli ke SPBU

Satsamapta Polresta Palangka Raya Patroli ke SPBU

  • 19 April 2024 - 23:52 WIB
Dua Anggota Kodim 1013 Muara Teweh Pindah Satuan ke Kodam V Brawijaya

Dua Anggota Kodim 1013 Muara Teweh Pindah Satuan ke Kodam V Brawijaya

  • 19 April 2024 - 23:41 WIB
Polresta Palangka Raya Sosialisasi Bahaya Narkoba kepada Casis Polri

Polresta Palangka Raya Sosialisasi Bahaya Narkoba kepada Casis Polri

  • 19 April 2024 - 23:31 WIB
Danlanud Iskandar Audiensi Bersama Pemkab Seruyan

Danlanud Iskandar Audiensi Bersama Pemkab Seruyan

  • 19 April 2024 - 23:20 WIB
AP II: Penumpang Bandara Tjilik Riwut Periode Lebaran 2024 Meningkat

AP II: Penumpang Bandara Tjilik Riwut Periode Lebaran 2024 Meningkat

  • 19 April 2024 - 23:10 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri