"Kalau dari perencanaan sudah dikerjakan Bappenas, nanti kami back up di tata ruang dan penatagunaan tanahnya. Jangan sampai di internal juga jadi seperti saingan, harus saling back up pekerjaannya, mudah-mudahan antar kementerian juga bisa begitu," ujar Surya Tjandra.

Soal land freezing, Surya Tjandra menuturkan perlu dipikirkan juga bagaimana pergerakan ekonomi yang disebabkan oleh transaksi jual beli tanah.

"Saya paham di satu sisi kita perlu lakukan 'land freezing' tetapi di sisi lain ada gairah orang untuk bertransaksi juga meningkat. Ini tidak bisa kita bendung karena kalau terlalu dibendung apa gunanya ada IKN yang niatnya supaya ada pergerakan ekonomi tetapi bagaimana 'manage'-nya potensi ini. Apakah bisa didiskusikan bersama melalui diskusi ini, mudah-mudahan bisa dapat perspektif yang lebih holistik," katanya.

Melalui diskusi tersebut, Ia mengharapkan bisa memiliki gambaran yang lebih lengkap dan dapat mendukung semua penyelesaian permasalahan yang ada.

"Sinkronisasi yang dibutuhkan apa di antara kerjaan kementerian ini dengan target yang cukup ambisius. Jadi, mudah-mudahan bukan hanya menjelaskan betapa baiknya pekerjaan masing-masing tetapi dari yang sudah baik apa yang masih perlu diperbaiki dan bagaimana, dan korelasinya dengan kementerian terkait seperti apa," ucapnya.

Sementara, Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Herda Helmijaya mewakili Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK mengutarakan harapannya untuk dapat memperoleh informasi terkini dari tiap-tiap kementerian/lembaga terkait dengan rencana KPK untuk ikut serta dalam pengawalan IKN.

"Jadi, kami berharap dari Kementerian ATR/BPN bisa menjelaskan terkait penataan ruang, status sertifikasi tanah, maupun proses pengadaan tanah itu sendiri," kata Herda Helmijaya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan lembaganya ingin melakukan sejumlah hal dalam pengawasan perencanaan dan pembangunan IKN.

Hal pertama yang dilakukan adalah sinergi dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang terkait IKN. Kedua, koordinasi penyiapan lahan maupun pembangunan infrastruktur terkait dengan tata kelola pemerintahan. Ketiga, pendampingan persiapan dan perencanaan khususnya untuk program pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya melalui Stranas Pencegahan Korupsi.

ANTARA