Peraturan terbaru mengenai JHT ini banyak mendapat penolakan dari kalangan buruh dan pekerja terhadap subtansi Permenaker No.2 tahun 2022. Berselang 20 hari sejak ketentuan itu di buat, Presiden Joko Widodo megintruksikan untuk merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 tahun 2022.

Peraturan dan ketentuan ini di buat bukan tanpa alasan, berdasarkan data pada tahun 2021. Direktur Pelayanan BPjamsostek menambahkan bahwasanya klaim JHT meningkat jauh dari tahun-tahun sebelumnya, presentase tertinggi klaim JHT di ajukan oleh karyawan dan buruh yang di-PHK.

Di era Pandemi ini kita ketahui banyak sekali para buruh dan karyawan yang mendapat PHK, menurut analisis persentase yang mengajukan JHT rata-rata masih berusia di bawah 30 tahun atau masih di masa-masa produktif. Hal ini merupakan salah satu hal yang mendasari di tetapkan peraturan terbaru Menteri Ketenagakerjaan mengenai JHT.

Dari kejadian tersebut Pemerintah di harapkan mengevaluasi secara efesien atas setiap keputusan yang di ambil, dikarenakan setiap keputusan bisa mempengaruhi kesejahteraan rakyat dan tentunya berdampak pada Negara.

Setelah memahami dan menganalisis persoalan di atas Penulis mengharapkan kita lebih memunculkan pemahaman dan kepedulian tehadap kasus-kasus yang menjadi acuan kesejahteraan warga Negara Indonesia. 

Sebagai warga Negara Indonesia yang baik kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara yaitu dengan membayar Pajak. Berdasarkan Peraturan yang berlaku, sebagai peserta atau penerima JHT di kenakan pajak sebesar 5% saja. Hal ini merupakan suatu keringanan yang sudah di sediakan negara atas pengenaan pajak yang cukup kecil pada JHT seseorang. Maka dari itu kita sebagai warga negara yang mempunyai kewajiban membayar pajak dan sudah seharusnya mengikuti peraturan serta  membayar pajak tepat waktu. 

Penulis: Muhammad  Zaini Pahmi/Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas  Palangka Raya