Terutama dalam membantu melakukan pengawasan serta pendampingan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam melaksanakan tugasnya.

Edy menegaskan Pemprov Kalteng akan senantiasa berupaya menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dalam Ikhtisar Hasil Pengawasan BPKP ini demi terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Ikhtisar yang diserahkan juga memuat rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, agar kedepannya tata kelola keuangan benar-benar berkualitas dan akuntabel, untuk mewujudkan Kalteng Makin Berkah,” ungkap Edy seperti dikutip dari MMC Kalteng pada Kamis 3 Maret 2022.

Perwakilan BPKP memiliki tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral.