Denda Hingga Pidana Menanti Perusahaan Sawit dan Tambang Gunakan Jalan Umum

Oleh Naco
21 Maret 2022 - 19:51 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Sanksi denda hingga pidana menanti perusahaan sawit dan tambang yang menggunakan jalan umum.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, Bima Santoso mengatakan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang pengaturan lalu lintas di jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan Produksi pertambangan dan perkebunan memuat sanksi bagi perusahaan yang menggunakan jalan umum mengangkut hasil produksi dengan denda Rp50 juta, bahkan bisa dipidana kurungan.

"Seperti disebutkan dalam Pasal 16, ayat 1; Setiap pengangkutan hasil tambang dan hasil perkebunan yang tidak melalui jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000," katanya, Senin 21 Maret 2021.

Bima menegaskan perusahaan pertambangan dan perkebunan wajib memiliki jalan khusus untuk mengangkut hasil produksi.

Hal ini tertuang dalam Pasal 7 sampai Pasal 11, tertuang jelas tentang bagaimana teknis pembangunan jalan khusus sampai dengan kepada pengawasannya.

"Tidak hanya Perda Provinsi, Perda Kabupaten Kotawaringin Timur juga ada yakni Perda Kotim No 8 tahun 2013 hal ini juga sejalan dengan perda propinsi no 7 th 2012 dimana didalam juga telah mengatur terkait penggunaan fasilitas jalan umum," ucapnya.

Diketahui, perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini sedang berlangsung dengan intensitas produksi yang cukup tinggi. Namun sejumlah perusahaan masih ada yang menggunakan jalan yang merupakan fasilitas umum.

Padahal kendaraan pengangkut buah kelapa sawit dan produk turunannya dengan tonase tinggi itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat ataupun terjadi kerusakan pada infrastruktur jalan dan jembatan serta kondisi lingkungan hidup.

"Perda untuk penertiban kendaraan batu bara dan kelapa sawit agar tidak melewati jalan-jalan umum guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Kondisi ini hendaknya dimengerti para pengusaha disektor itu untuk bersama pemerintah daerah mentaatinya," tukasnya.

Dia menambahkan Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur tetap konsisten menyoroti persoalan penggunaan fasilitas jalan umum oleh perusahaan sawit maupun perusahaan tambang.

Dia juga mendorong kepada penegakan aturan dan perda yang sudah ada, investasi boleh berjalan namun harus tetap mengacu kepada aturan dan ketentuan yang berlaku. (NACO/B-6)

TAGS:

#Jalan Umum #Perusahaan Sawit

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Expo Kapuas 2024 Juga untuk Majukan UMKM

23 April 2024 - 18:10 WIB

Expo Kapuas 2024 telah berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang, Kota Kuala Kapuas juga sebagai upaya untuk memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Dewan Kalteng Minta Pemerintah Proaktif Selesaikan Sengketa Lahan

23 April 2024 - 18:00 WIB

Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering meminta agar pemerintah terutama Provinsi Kalteng proaktif dalam upaya penyelesaian sengketa lahan di daerah ini.

Jabatan Kepala Dinas PUPR PKP Kapuas Diserahterimakan

23 April 2024 - 17:50 WIB

Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PKP) Kabupaten Kapuas telah diserahterimakan.

Dewan Minta Jalan Khusus Angkutan PBS dari Desa Sei Hanyo-Simpang Batengkong Segera Direalisasi

23 April 2024 - 17:40 WIB

Dewan Imbau Para Orang Tua Kontrol Penggunaan Teknologi Pada Anak

23 April 2024 - 17:30 WIB

Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing mengimbau kepada para orang tua supaya dapat mengontrol penggunaan teknologi pada anak-anak terutama yakni smart phone atau gadget.

Pj Bupati Kapuas Minta Dinas Terkait Petakan Wilayah Padat Penduduk Tekan Resiko Kebakaran

23 April 2024 - 17:20 WIB

Penjabat (Pj) Bupati KapuasErlin Hardi meminta dinas terkait agar melakukan pemetaan wilayah padat penduduk di daerah setempat, demi menekan resiko terjadinya kebakaran permukiman.

Bahtiar Tekankan Dua Strategi KPK Tekan Korupsi

23 April 2024 - 17:10 WIB

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bahtiar Ujang Purnama tekankan dua strategi KPK dalam menekan Korupsi.

KPU Lamandau Buka Rekrutmen PPK untuk Pilkada 2024

23 April 2024 - 17:00 WIB

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau mulai melakukan rekrutmen Badan Adhoc yang bertugas sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), 27 November 2024 mendatang.

Lakukan Sidak Elpiji 3 Kg, Pemko Palangka Raya Temukan Penyalur Tanpa Identitas

23 April 2024 - 16:50 WIB

Menindaklanjuti arahan dari Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam penertiban Elpiji Gas 3 Kg, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) penyaluran tabung gas melon tersebut.

Tega! Ban Mobil Milik Gereja Efrata Palangka Raya Digondol Maling

23 April 2024 - 16:40 WIB

Aksi pencurian kembali terjadi di Palangka Raya, kali ini mobil operasional majelis Jemaat GKE Bukit Hindu Gereja Efrata menjadi korban. Kejadian ini diduga terjadi pada hari Senin, 22 April 2024, saat kantor BPH tutup.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia